Rp48,8 Triliun untuk IKN: Basuki Paparkan Rencana Pembangunan Ibu Kota Politik
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan rencana penggunaan Rp48,8 triliun dari APBN untuk pembangunan tahap kedua IKN, meliputi kompleks legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan perumahan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengumumkan alokasi dana signifikan untuk pembangunan IKN. Sebesar Rp48,8 triliun dari APBN telah disetujui untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua IKN periode 2025-2029, dengan fokus pada penyelesaian infrastruktur penting dan pengembangan kawasan.
Dana tersebut, menurut Basuki, akan dialokasikan untuk pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini merupakan bagian krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik yang sepenuhnya fungsional. Tidak hanya eksekutif, lembaga negara lain juga harus memiliki tempat dan infrastruktur yang memadai di IKN.
Presiden Joko Widodo, kata Basuki, telah menginstruksikan peninjauan desain kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. Desain awal yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memerlukan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan rencana pembangunan IKN secara keseluruhan. OIKN dan Kementerian PU akan membentuk tim desain khusus untuk merealisasikan hal ini.
Selain pembangunan gedung pemerintahan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun ekosistem pendukung IKN. Ini mencakup infrastruktur vital yang menunjang operasional lembaga negara dan kehidupan masyarakat di IKN. Pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2 juga termasuk dalam rencana pembangunan tahap kedua ini.
Basuki juga menjelaskan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memastikan aset-aset negara di IKN tetap terjaga dan berfungsi optimal. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan IKN.
Tidak hanya mengandalkan APBN, OIKN juga aktif menjalin kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek KPBU senilai Rp60,93 triliun saat ini sedang berjalan. Dana ini akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Pembangunan infrastruktur lain melalui KPBU juga meliputi jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Dengan total anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, pembangunan IKN terus berlanjut menuju targetnya sebagai ibu kota politik Indonesia. Komitmen pemerintah terlihat jelas dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi antar lembaga.
