Nusantara Jadi Ibu Kota Politik pada 2028: Target Pemerintah
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan tahun 2028 sebagai target operasional penuh ibu kota baru, Nusantara, termasuk sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia.
Target Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru-baru ini mengumumkan target penetapan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Menurut Basuki Hadimuljono, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk meninjau ulang desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Nusantara. Hal ini untuk memastikan percepatan pembangunan yang signifikan antara tahun 2025 hingga 2028. Tidak hanya kantor, pembangunan ini juga mencakup hunian para pejabat dan fasilitas pendukung lainnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan OIKN akan membentuk tim desain khusus yang akan diarahkan langsung oleh Presiden. Desain awal yang telah dibuat sebelumnya akan dievaluasi dan direvisi untuk mencapai target operasional pada 2028. Dana sebesar Rp48,8 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2025 untuk mendukung percepatan pembangunan ini, hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI.
Target Operasional Penuh 2028
Target 2028 bukan hanya sekedar penetapan sebagai ibu kota politik, tetapi juga menandai operasional penuh seluruh lembaga pemerintahan. Hal ini berarti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berkantor di Ibu Kota Nusantara pada tahun tersebut. OIKN dan Kementerian PUPR bekerja keras untuk memastikan tercapainya target ambisius ini.
Kesimpulan
Penetapan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan target ambisius namun penting bagi pemerintah. Dengan dukungan dana yang signifikan dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, cita-cita membangun pusat pemerintahan yang modern dan efektif di Kalimantan Timur diharapkan dapat terwujud.