Lima Pekerja Kafe di Ponorogo Terindikasi HIV/AIDS, Pemkab Tindak Tegas

Dinas Kesehatan Ponorogo kembali menemukan lima pekerja kafe terindikasi HIV/AIDS, menambah keprihatinan dan mendorong penutupan sejumlah warung yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung.

Petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kembali menemukan kasus mengkhawatirkan. Dalam razia gabungan pada Kamis, 8 Mei 2025, lima pekerja kafe atau warung remang-remang di Ponorogo terindikasi mengidap HIV/AIDS. Razia tersebut menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung di wilayah Janti dan Sukosari (Kecamatan Babadan), serta Danyang dan Serangan (Kecamatan Sukorejo).

Penemuan ini menambah daftar panjang kasus serupa. Sebelumnya, pada April 2025, tiga pekerja di lokasi yang sama juga terindikasi positif HIV. Dua dari lima kasus terbaru ditemukan di warung kawasan Janti, sementara dua lainnya di Sukosari menunjukkan gejala sakit, dan tiga dari sepuluh pekerja di Danyang juga mencurigakan secara klinis. Hasil pemeriksaan di Serangan terhadap sepuluh orang dinyatakan negatif.

Kepala Satpol PP Ponorogo, Eko Edi Suprapto, membenarkan temuan tersebut. "Total ada lima orang berbeda yang terindikasi HIV. Mereka berasal dari Janti, Sukosari, dan Danyang," ujarnya di Ponorogo, Kamis. Kasus ini semakin menguatkan keprihatinan atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Ponorogo.

Penutupan Warung dan Langkah Pencegahan

Menyikapi temuan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengambil langkah tegas. Seluruh warung yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung tersebut akan ditutup mulai Senin mendatang. Penutupan ini didasarkan pada pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2011 dan potensi menjadi klaster penularan HIV. "Mayoritas pekerjanya juga berasal dari luar daerah. Penutupan dilakukan bersama Muspika dan Pemerintah Desa (Pemdes)," tambah Eko Edi Suprapto.

Langkah selanjutnya melibatkan Muspika untuk melakukan pembinaan dan pencegahan agar tempat serupa tidak kembali menjamur. Pemkab Ponorogo berkomitmen untuk menekan angka penularan HIV/AIDS dan melindungi masyarakat dari praktik yang meresahkan ini. Upaya ini juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS dan pentingnya pencegahan.

Data dari Dinkes Ponorogo menunjukkan peningkatan signifikan kasus HIV/AIDS. Dari 160 kasus pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 202 kasus pada tahun 2024. Hingga April 2025, tercatat 79 kasus baru, dengan 34 kematian dalam dua tahun terakhir. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Upaya Pemkab Ponorogo dalam Penanganan HIV/AIDS

Pemkab Ponorogo menyadari pentingnya penanganan komprehensif terhadap kasus HIV/AIDS. Selain penutupan warung yang berpotensi menjadi tempat penularan, Pemkab juga akan meningkatkan upaya pencegahan dan pengobatan. Hal ini meliputi penyediaan layanan tes HIV gratis dan konseling, serta pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS dan cara pencegahannya.

Pemkab Ponorogo juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga kesehatan, untuk memperkuat program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Ponorogo.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya peran serta semua pihak dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dan kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Ponorogo diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani masalah HIV/AIDS. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan angka penularan HIV/AIDS dapat ditekan dan kualitas hidup penderita HIV/AIDS dapat ditingkatkan.

Data Dinkes Ponorogo menunjukkan tren peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit ini.