Mahasiswa Magister Palembang Diajak Kawal Kebijakan Publik Cegah Korupsi

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Palembang didorong aktif mengawal kebijakan publik untuk mencegah korupsi dan maladministrasi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di instansi pemerintah.

Mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sjakhyakirti Palembang dan masyarakat luas didorong untuk aktif mengawal kebijakan publik. Tujuannya? Mencegah maladministrasi dan praktik korupsi yang semakin meresahkan. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik di Palembang pada Sabtu, 25 Januari 2024.

Prof. Edwar Juliartha, Direktur Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti, menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas. SDM yang mumpuni dinilai krusial dalam implementasi kebijakan publik yang bersih dari praktik korupsi. "Tindakan korupsi saat ini menjadi masalah besar dalam implementasi kebijakan publik," tegas Prof. Edwar dalam diskusi yang diinisiasi bersama Jakarta Justice Forum, Jak TV, dan BPSDMD Sumsel. Pengawalan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Prof. Edwar menjelaskan pentingnya kemampuan masyarakat untuk menganalisis kebijakan publik. Kemampuan menganalisis membantu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Hasil analisis tersebut pun harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Diskusi publik bertema "Kebijakan Publik Dalam Bayang-Bayang Tindak Pidana Korupsi" ini merupakan agenda rutin Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti. Tujuannya untuk menambah pengetahuan mahasiswa MAP dan menjawab rasa ingin tahu mereka dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin masif. "Di masa mendatang, sharing ilmu seperti ini akan rutin dilaksanakan," ujar Prof. Edwar. Manfaatnya memang sangat besar bagi mahasiswa dan masyarakat.

Dr. Junaidi Saibih, Akademisi dan Direktur Jakarta Justice Forum, menambahkan pentingnya pengawalan kebijakan publik yang cermat. Pemahaman mendalam terhadap kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pengawalan tersebut. Pengawasan yang ketat dan pemahaman yang baik akan menghasilkan evaluasi yang objektif dan efektif.

Sementara itu, Adrian, Kepala Ombudsman Sumsel, menyatakan bahwa membangun SDM yang berintegritas membutuhkan upaya besar dari instansi terkait. Pembentukan budaya integritas di lingkungan kerja menjadi kunci utama. "Budaya integritas ini tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan usaha keras dan konsisten," ungkap Adrian.

Kesimpulannya, peran aktif mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam mencegah korupsi melalui pengawalan kebijakan publik. Dengan SDM yang berintegritas dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.