May Day Bekasi: Pemkab Jalin Mitra Strategis dengan Buruh, Tekan Pengangguran Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Bekasi merayakan May Day 2025 bersama ratusan pekerja, berkomitmen menjadikan buruh sebagai mitra strategis dan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pada tanggal 1 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day bersama ratusan pekerja dari berbagai serikat pekerja, termasuk FSPSI, FSPMI, SPN, dan GSPMI. Perayaan yang berlangsung di Lippo Cikarang ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bekasi dalam menjadikan buruh sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pekerja untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kapolres Metro Bekasi, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD, perwakilan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Cikarang, serta perwakilan Apindo, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap peringatan May Day dan komitmen untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Bupati Ade Kuswara Kunang juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin antara berbagai pihak. Ia berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan semakin memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah menekan angka pengangguran, mengingat potensi besar Kabupaten Bekasi yang memiliki lebih dari 7.000 perusahaan dan populasi 3,2 juta jiwa, namun masih banyak warga yang belum terserap di sektor industri.
Menekan Angka Pengangguran dan Pentingnya Komunikasi yang Konstruktif
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satu langkah yang akan diambil adalah program door to door ke perusahaan-perusahaan oleh Wakil Bupati Bekasi bersama legislatif dan perwakilan buruh. Tujuannya adalah untuk meminta kuota kerja bagi warga lokal, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari Kabupaten Bekasi sendiri.
Bupati Ade juga menekankan pentingnya komunikasi yang bijak dan konstruktif antara buruh dan pemerintah daerah. Ia berharap agar demonstrasi dapat dihindari jika tidak terlalu penting dan mendesak, dan cukup diwakili oleh pimpinan federasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan daerah agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Menariknya, Bupati Ade mengungkapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi saat ini telah mencapai Rp5,6 juta, bahkan melampaui gaji Bupati dan Wakil Bupati yang hanya Rp5,2 juta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Inisiatif Pemkab Bekasi untuk Kemajuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), meskipun Kementerian Dalam Negeri menyarankan efisiensi anggaran dengan meniadakan tim ad-hoc tersebut. Salah satu figur yang akan dilibatkan dalam tim tersebut adalah tokoh buruh, yang menunjukkan komitmen untuk melibatkan pekerja dalam proses pembangunan.
Bupati Ade menyerukan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, pengusaha, legislatif, dan aparat keamanan, untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Ia menginginkan Kabupaten Bekasi dapat berkembang pesat dan menyelesaikan berbagai permasalahan seperti banjir, alih fungsi lahan, dan pengangguran secara sinergis.
Visi Bupati Ade adalah untuk membangkitkan potensi daerah, memajukan sumber daya manusianya, dan pada akhirnya mensejahterakan rakyatnya.
Apresiasi dari Buruh dan Aspirasi ke Depan
Sarino, Koordinator Buruh Bekasi Melawan (BBM), mengapresiasi Pemkab Bekasi atas fasilitasi peringatan May Day tahun ini. Ia menilai perayaan tersebut luar biasa dan berharap ke depannya peringatan May Day dapat dimaksimalkan dengan penyelenggaraan job fair untuk membantu menekan angka pengangguran.
Selain itu, Sarino juga menyampaikan aspirasi terkait perlunya pembangunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi. Saat ini, penyelesaian perselisihan hubungan kerja masih harus dilakukan di Bandung, yang dinilai kurang efisien.
Sarino juga mengingatkan sejarah Hari Buruh Internasional yang bermula dari perjuangan kaum buruh di Amerika Serikat untuk perubahan jam kerja. Ia berharap peringatan May Day di Kabupaten Bekasi dapat menjadi pilot project hubungan industrial dengan penyelenggaraan job fair berskala besar.
