BPJS Kesehatan Cabang Sorong menegaskan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawan dalam program JKN, sesuai UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 82 Tahun 2018, dengan sanksi tegas bagi yang lalai.

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji pemberian asuransi bagi pekerja SPPG dan penerima manfaat MBG untuk menjamin keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mendorong dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai solusi adil terkait upah layak buruh di Kalimantan Barat.

DPRD Sulteng melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemendagri untuk memastikan Raperda Ketenagakerjaan selaras dengan regulasi nasional dan melindungi tenaga kerja lokal.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) Kudus mendaftarkan 22.000 pekerja informal sebagai peserta BPJAMSOSTEK secara gratis, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemprov Lampung berupaya mencegah PHK massal dengan membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah, guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Sumsel dan Kementerian PKP berkolaborasi revitalisasi Rusunawa Pekerja di Palembang, ditargetkan rampung dan beroperasi sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor optimis peringatan May Day 2025 akan berlangsung damai dan humanis, menjadi contoh peringatan yang sejuk dan membangun bagi seluruh Indonesia.

Komnas HAM menekankan hak atas pekerjaan layak sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor, mendorong kolaborasi dan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut bagi seluruh warga negara Indonesia.

Komnas HAM meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan Layak, sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemberi kerja untuk memastikan setiap individu mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas eksploitasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana membentuk Dewan Pengupahan di empat kabupaten pada tahun 2025 untuk menentukan upah minimum yang lebih layak bagi pekerja.

Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen penuh menyediakan fasilitas sosial lengkap di KITB, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi, guna menarik investasi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja.

Jelang May Day, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Jakbar salurkan 580 paket sembako untuk buruh, serta fokus penuhi hak buruh yang terkena PHK.

KSPSI Jembrana menilai hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja membaik, ditandai dengan meningkatnya empati perusahaan dan upaya preventif lewat jaringan bipartit.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Deltamas melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan program jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel menggelar pasar murah dengan menyediakan 1.000 paket sembako untuk pekerja dan keluarga buruh sebagai bentuk solidaritas sosial dan apresiasi atas kontribusi mereka.

BPJS Ketenagakerjaan NTT dan Pemerintah Kota Kupang memberikan santunan kematian senilai Rp234 juta kepada empat ahli waris tenaga kerja di perayaan HUT Kota Kupang ke-139.

Pelaku industri pariwisata di Labuan Bajo, terutama hotel dan restoran, menunjukkan kesadaran tinggi dalam mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, berkat kolaborasi dengan Pemkab Manggarai Barat.

Komisi IV DPRD Pekanbaru mengecam tindakan perusahaan travel di Jalan Teuku Umar yang mempersulit pengembalian ijazah 12 mantan karyawannya, mengakibatkan mereka kesulitan mencari pekerjaan baru.

Mendikbudristek mengecam praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dan meminta agar hal tersebut dihentikan, karena dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan tidak manusiawi.