Menbud Bentuk Dewan Pengawas Museum dan Cagar Budaya

Menteri Kebudayaan membentuk Dewan Pengawas Museum dan Cagar Budaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelestarian warisan budaya Indonesia, serta memperkuat identitas budaya bangsa.

JAKARTA, 25 Januari 2025 - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Fadli Zon, resmi membentuk Dewan Pengawas (Dewas) Museum dan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Nomor 116/P/2025. Pembentukan dewan ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam upaya pelestarian kekayaan budaya Indonesia.

Dewas ini beranggotakan lima tokoh nasional yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidang kebudayaan dan sejarah Indonesia. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Siti Indrawati Djojohadikusumo, Tamalia Alisjahbana, Linda Djuwita Djajil, dan Muhammad Asrian Mirza. Kelima tokoh tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan sektor kebudayaan di Indonesia.

"Dengan pengalaman dan dedikasi mereka, kita optimistis pengelolaan museum dan cagar budaya akan semakin baik," ungkap Fadli Zon dalam keterangan resminya, Sabtu lalu. Ia menekankan pentingnya peran dewan pengawas dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

Tugas utama Dewan Pengawas ini meliputi pengawasan dan arahan untuk seluruh kegiatan terkait museum dan cagar budaya. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pelestarian budaya. Mereka juga diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya.

Pembentukan Dewan Pengawas ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia. Fadli Zon menambahkan, "Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan adanya Dewan Pengawas ini, kita yakin warisan budaya Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai di dunia internasional."

Anggota Dewan Pengawas akan memberikan panduan strategis dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan museum dan cagar budaya. Mereka akan memastikan program-program yang berjalan efektif dan berdampak positif bagi pelestarian budaya. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset budaya negara.

Keputusan pembentukan Dewan Pengawas ini telah mempertimbangkan berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dengan adanya Dewan Pengawas, diharapkan pengelolaan museum dan cagar budaya di Indonesia akan lebih terstruktur dan terencana. Hal ini akan berkontribusi pada upaya pelestarian budaya yang lebih efektif dan meningkatkan peran Indonesia di kancah kebudayaan global.