Mendagri Dorong Pemda Salurkan Beasiswa Lewat PTN-BH: Sinergi Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa pendidikan melalui PTN-BH dan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kerja sama dengan PTN-BH.

Jakarta, 10 Mei 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dalam hal pemberian beasiswa dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, baik di kalangan masyarakat umum maupun di lingkungan pemerintahan.
Dorongan ini disampaikan Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu lalu, menyusul acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5). Mendagri menekankan pentingnya peran PTN-BH dalam pengembangan SDM di daerah, khususnya melalui program beasiswa dan pelatihan bagi ASN.
Menurut Mendagri, banyak pemda telah menjalankan program beasiswa untuk siswa SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke PTN-BH. "Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujar Tito, menekankan popularitas program beasiswa di berbagai daerah.
Peningkatan Kapasitas ASN dan Kerja Sama Pemda-PTN-BH
Mendagri Tito Karnavian juga mendorong kerja sama antara pemda dan PTN-BH untuk meningkatkan kapasitas ASN. Hal ini penting karena pemda memerlukan pegawai yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan yang efektif dan efisien. Beberapa pemda telah menjalankan program serupa, menunjukkan adanya potensi kolaborasi yang besar.
Contoh yang diberikan Mendagri adalah kebutuhan polisi akan penyidik yang berlatar belakang sarjana hukum. "Kalau di polisi 'kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya, polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," jelas mantan Kapolri tersebut, menggambarkan urgensi peningkatan kapasitas ASN.
Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti penelitian dan pengembangan program-program kreatif. Dengan demikian, PTN-BH dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan daerah.
Regulasi dan Mekanisme Pendanaan Beasiswa
Mengenai mekanisme pendanaan beasiswa, Mendagri menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sedangkan beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.
Namun, Mendagri mengingatkan agar PTN-BH juga perlu meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Pemda akan lebih tertarik untuk bekerja sama dengan PTN-BH yang menawarkan program berkualitas dengan biaya terjangkau. "Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu dipakai oleh pemda," tegas Tito Karnavian.
Lima Peran Utama Pemda dalam Mendukung PTN-BH
- Memberikan dana hibah
- Membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH
- Memberikan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemda melalui pendidikan di PTN-BH
- Menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan PTN-BH, diharapkan akan tercipta peningkatan kualitas SDM dan kemajuan pembangunan di Indonesia.