Mendagri Dorong TP PKK Perluas Kolaborasi Dukung Program Pemerintah

Mendagri Tito Karnavian mendorong TP PKK untuk memperluas kolaborasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya guna mendukung program pemerintah, terutama dalam penanggulangan stunting dan pengentasan kemiskinan.

Jakarta, 24 April 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan dorongan kuat kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk memperluas jaringan kerja sama guna mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan Tito dalam acara pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Papua Pegunungan, yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Mendagri Tito mencontohkan beberapa program pemerintah yang membutuhkan dukungan langsung dari masyarakat, seperti penanggulangan stunting, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta huruf, dan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa kementerian terkait seringkali kekurangan jangkauan di lapangan. "Kadang-kadang pemerintah pusat juga ada banyak sekali program, tapi enggak punya kaki di lapangan. Kemenkes enggak punya banyak kaki di lapangan, Kementerian Pendidikan enggak punya banyak kaki di lapangan, Kementerian Sosial enggak banyak kaki di lapangan. Mereka membutuhkan [PKK] dan mau ngajaknya PKK terus. Karena tahu PKK, kekuatan ibu-ibu ini hebat," ujar Mendagri Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan pentingnya peran TP PKK dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Kemampuan ini menjadikan TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah, bahkan jangkauannya melampaui institusi keamanan seperti Polri dan TNI. "Yang bisa masuk sampai tingkat rumah tangga, hanya satu lembaga ormas, yang non-pemerintah, yang namanya Pemberdayaan [dan] Kesejahteraan Keluarga, PKK. Kalau dihitung jumlahnya, anggotanya sangat banyak, jutaan," tambahnya.

Peran Strategis TP PKK dan Pentingnya Kepemimpinan yang Kuat

Mendagri Tito membandingkan TP PKK sebagai sebuah "mobil mewah" dengan kapasitas besar karena memiliki jaringan yang sangat luas. Namun, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Tito menilai kepemimpinan menjadi kunci utama keberhasilan, meskipun peran para anggota juga sangat penting. "Saya juga challenge beberapa teman-teman yang jago manajemen, saya bilang, enggak harus leader saja, tapi juga follower menentukan, pengikut, bawahan juga menentukan. Dan sayangnya sampai hari ini enggak pernah ada pelajaran tentang menjadi bawahan yang baik," ungkap Tito.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kualitas bawahannya. Bawahan yang baik adalah mereka yang loyal, memahami dan menjalankan perintah dengan baik, serta tidak menyebarkan hal negatif. "Setiap tugas dia selesaikan dengan tuntas, berprestasi, dan kemudian enggak pernah memusingkan kepala pimpinan," pungkas Tito.

Mendagri juga mendorong TP PKK untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk hibah dari pemerintah pusat dan daerah, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan sumber daya yang memadai dan kepemimpinan yang efektif, TP PKK diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pelantikan di Kemendagri

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan periode 2023-2025 Velix Vernando Wanggai, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan ini menandai langkah awal bagi TP PKK di kedua provinsi tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung program pemerintah.

Dengan jangkauan yang luas dan potensi yang besar, TP PKK diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan TP PKK akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.