Mendagri: Jaringan PKK yang Luas Berpotensi Bantu Program Pemerintah
Mendagri Tito Karnavian melihat potensi besar jaringan PKK untuk membantu program pemerintah, menekankan pentingnya kepemimpinan dan dukungan anggaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan potensi besar dari organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mendukung berbagai program pemerintah. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat di Jakarta, saat pelantikan 34 Ketua TP PKK Provinsi yang juga dilantik sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu. Potensi tersebut terletak pada jaringan PKK yang luas, menjangkau hingga tingkat rumah tangga di seluruh Indonesia. Keberhasilan pemanfaatan potensi ini, menurut Mendagri, sangat bergantung pada kepemimpinan dan dukungan anggaran yang memadai.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam menggerakkan PKK. "PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah," kata Tito. Ia menambahkan bahwa kemauan dan kemampuan Ketua TP PKK menjadi kunci utama. Kemauan untuk menggerakkan organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan, sementara kemampuan dapat diwujudkan dengan membentuk tim yang memahami tugas dan fungsi organisasi.
Ketiadaan kemauan dari pemimpin akan berdampak pada seluruh struktur organisasi. "Pemimpin yang enggak bergerak karena enggak ada will, ya yang di bawah susah bergerak karena tidak ada yang berani bergerak takut mendahului," jelas Tito. Oleh karena itu, peran kepala daerah dalam mendukung PKK sangat krusial, termasuk dalam hal penganggaran. Mendagri mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah (pemda) terhadap program-program pokok PKK yang mencakup 10 aspek, karena anggaran merupakan faktor vital keberlangsungan program.
Peran Penting Kepemimpinan dan Dukungan Anggaran
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Ketua TP PKK, yang idealnya merupakan pendamping kepala daerah atau pihak yang ditunjuk kepala daerah, memiliki peran penting dalam mengelola anggaran. Hal ini dikarenakan kepala daerah memiliki otoritas dan sumber daya untuk mendukung TP PKK. Sumber anggaran dapat berasal dari dana hibah Pemda, kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah.
Ketua TP PKK juga perlu memiliki kemampuan untuk merumuskan program. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua TP PKK. Dengan membentuk tim yang solid dan memahami tugas dan fungsi organisasi, Ketua TP PKK dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program PKK. Pembentukan tim ini penting untuk mendukung kemampuan Ketua TP PKK dalam mengelola dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Kolaborasi antara PKK dan OPD juga sangat penting untuk memastikan efektivitas program. Dengan adanya sinergi ini, program-program PKK dapat terintegrasi dengan program pemerintah daerah lainnya, sehingga dampaknya akan lebih besar dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Program PKK
Pemerintah daerah memegang peran krusial dalam mendukung program PKK. Dukungan ini tidak hanya sebatas pada aspek perencanaan program, tetapi juga mencakup dukungan anggaran yang memadai. "Kalau sudah ada program, yang terpenting sekali bahwa darahnya semua organisasi adalah anggaran. Tanpa ada darah (anggaran) itu organisasi enggak akan hidup, karena enggak ada darahnya, enggak mengalir," tegas Tito.
Dukungan anggaran yang cukup akan memastikan kelancaran pelaksanaan program-program PKK. Tanpa dukungan finansial, program-program tersebut akan sulit berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program-program PKK.
Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga dapat mendukung program PKK dengan cara menyesuaikan program PKK dengan kegiatan OPD. Dengan demikian, tercipta sinergi dan kolaborasi yang efektif antara PKK dan OPD dalam menjalankan program-program pembangunan di daerah. Kolaborasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Mendagri menekankan bahwa PKK merupakan organisasi terbesar yang jika digerakkan dengan baik, akan sangat membantu pemerintah dalam berbagai bidang, terutama 10 bidang yang mencakup program pokok PKK. Pelantikan 34 Ketua TP PKK Provinsi diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan potensi PKK untuk mendukung program-program pemerintah.
