Mendagri Minta Lampung Dirikan Posko Pengamanan Pemudik Sepeda Motor
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemprov Lampung, TNI, dan Polri untuk membuat posko pengamanan bagi pemudik sepeda motor guna mencegah aksi kejahatan begal di jalur mudik Lebaran 2025.
Bandarlampung, 13 Maret 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan imbauan penting terkait keamanan pemudik sepeda motor menjelang Lebaran 2025. Mendagri meminta Pemerintah Provinsi Lampung, berkolaborasi dengan TNI dan Polri, untuk segera mendirikan posko-posko pengamanan di jalur mudik. Imbauan ini muncul setelah adanya laporan dan kekhawatiran akan maraknya aksi kejahatan begal di wilayah Lampung.
Keputusan ini diambil setelah Mendagri melakukan Rapat Koordinasi Jelang Mudik Lebaran 2025 di Bandarlampung. Mendagri mengungkapkan, "Di Provinsi Lampung ini memang diketahui ada tindak pidana begal. Dan memang beberapa waktu lalu pernah bertemu pemudik sepeda motor, mereka memilih bermalam di pelabuhan hingga pagi hari karena takut berkendara di malam hari." Pernyataan ini menyoroti keresahan yang dirasakan pemudik sepeda motor dan pentingnya langkah konkret untuk menjamin keselamatan mereka.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan jalur mudik di Lampung. Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk menciptakan rasa aman bagi para pemudik. Dengan adanya posko pengamanan, diharapkan para pemudik dapat merasa lebih tenang dan nyaman selama perjalanan menuju kampung halaman.
Pentingnya Posko Pengamanan dan Penerangan Jalan
Mendagri secara spesifik meminta Gubernur Lampung, Kapolda, dan Danrem untuk memimpin pembentukan posko-posko pengamanan tersebut. Posko ini akan ditempatkan secara strategis, dengan jarak sekitar satu hingga dua kilometer dari pelabuhan dan titik-titik rawan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi pemudik yang membutuhkan bantuan atau perlindungan.
Selain posko pengamanan, Mendagri juga menyoroti pentingnya penerangan jalan. "Lalu daerah atau jalan yang gelap, tolong agar diberi lampu penerangan agar membantu pemudik saat melakukan perjalanan," tegasnya. Minimnya penerangan jalan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga peningkatan penerangan menjadi langkah penting dalam mencegah aksi kriminalitas.
Dengan adanya penerangan yang memadai, diharapkan para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman, terutama di malam hari. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalur mudik.
Mendagri optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, keamanan jalur mudik di Lampung dapat terjamin. "Saya yakin dengan upaya ini maka akan aman semua, sebab bisa mencegah pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatan. Kemudian pemudik akan merasa lebih aman dalam melakukan perjalanan menuju kampung halaman," tambahnya.
Upaya Mencegah Kejahatan di Jalur Mudik
Pembentukan posko pengamanan dan peningkatan penerangan jalan merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mencegah kejahatan di jalur mudik. Posko-posko tersebut akan dijaga oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri, sehingga diharapkan dapat memberikan respon cepat terhadap kejadian yang tidak diinginkan.
Selain itu, langkah-langkah preventif lainnya juga perlu dilakukan, seperti patroli rutin di jalur mudik, sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan, dan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaporkan kejadian mencurigakan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi para pemudik.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri, diharapkan para pemudik dapat merayakan Lebaran 2025 dengan tenang dan aman di kampung halaman masing-masing. Keamanan dan kenyamanan pemudik merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan mudik Lebaran.
Langkah-langkah yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 di Provinsi Lampung. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.
