Mendagri Minta Pemda Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pastikan Mudik Lancar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrem dan memastikan kelancaran arus mudik Lebaran dan Nyepi tahun 2025 mendatang dengan berbagai langkah antisipasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi. Permintaan ini disampaikan pada Senin di Jakarta, menyusul prediksi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Langkah antisipasi ini dinilai penting untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak bencana.

Mendagri menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dengan belajar dari pengalaman negara lain yang mampu meminimalisir korban jiwa akibat bencana meskipun peristiwa alam tersebut juga terjadi. Beliau juga menyatakan bahwa informasi prediksi cuaca yang akurat dan cepat sangat krusial dalam upaya mitigasi bencana. "Jangan membiarkan masyarakat bekerja sendiri. Negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi [cuaca] apa yang akan terjadi," tegas Tito.

Selain langkah jangka pendek, Tito juga mendorong pemda untuk berdiskusi dan merumuskan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana di daerah-daerah yang rawan bencana dalam jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mendagri juga menekankan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca yang disediakan oleh BMKG untuk meningkatkan akurasi langkah antisipasi.

Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Koordinasi dengan BMKG

Mendagri meminta pemda untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memperoleh informasi prakiraan cuaca yang akurat dan valid. Koordinasi yang baik antara pemda dan BMKG sangat penting untuk memastikan langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Informasi yang akurat akan membantu pemda dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi potensi bencana.

Lebih lanjut, Tito juga mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi terkini untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan respon terhadap bencana alam. Hal ini termasuk penggunaan sistem peringatan dini yang canggih dan efektif untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah evakuasi dan penyelamatan diri secara tepat waktu.

Kerja sama antar instansi pemerintah juga menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana. Koordinasi yang baik antara pemda, BMKG, BNPB, dan instansi terkait lainnya akan memastikan respon yang terintegrasi dan efektif dalam menghadapi bencana alam. Hal ini akan meminimalisir dampak bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.

Menjamin Kelancaran Arus Mudik Lebaran dan Nyepi

Selain kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, Mendagri juga mengingatkan pentingnya memastikan kelancaran arus mudik Lebaran dan Nyepi tahun 2025. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menko PMK beberapa waktu lalu, yang telah merumuskan kebijakan untuk mengurangi kepadatan arus mudik.

Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN pada 24–27 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya selama periode mudik. Pemda diminta untuk mengatur pelaksanaan WFA di masing-masing instansi, dengan tetap memastikan kelancaran pekerjaan pemerintahan.

Pemda juga harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama masa WFA. Selain itu, berbagai langkah lain perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik, seperti memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik, mengantisipasi potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, dan mengantisipasi kepadatan di titik-titik tertentu.

Penting juga untuk mengecek kapasitas dermaga dan pelabuhan, terutama yang berukuran kecil, untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas dan potensi kecelakaan. Mendagri juga mengingatkan pentingnya belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, seperti kecelakaan di Danau Toba, untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala BMKG, Kepala BPS, Kepala BNPB, Deputi Basarnas, para pimpinan tinggi kementerian/lembaga, Wamendagri, Sekjen Kemendagri, dan pejabat terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem dan memastikan kelancaran arus mudik secara terpadu dan koordinatif.