Mentri LH: Penanganan Sampah Laut di Pesisir Selatan Bali
Menteri Lingkungan Hidup berkomitmen menangani masalah sampah laut di pesisir selatan Bali melalui pembentukan satgas daerah, aksi bersih pantai, dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.

Mentri Lingkungan Hidup (LH) berkomitmen menangani masalah sampah laut yang semakin mengkhawatirkan di pesisir selatan Bali. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025. Langkah nyata pun telah dilakukan pemerintah, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) daerah untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
Mentri LH menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah laut. "Kita harus melihat permasalahan ini sebagai tantangan bersama," ujar Mentri Hanif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, serta sektor swasta, dianggap krusial untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
Berdasarkan penelitian, sumber utama sampah laut di pesisir selatan Kabupaten Badung berasal dari limbah yang terbawa angin musim barat. Situasi ini semakin memburuk sejak Desember 2024. Sebagai respon cepat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menjalankan berbagai program, mulai dari aksi bersih pantai hingga koordinasi antar sektor.
Sejumlah aksi bersih pantai telah dilaksanakan. Aksi besar-besaran melibatkan lebih dari 2.100 peserta di Pantai Legian dan Kuta pada 4 Januari 2025. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Bali yang menghasilkan keputusan pembentukan Satgas Pemulihan dan aksi bersih berkelanjutan hingga April 2025. Aksi serupa kembali dilakukan pada 19 Januari 2025 di Pantai Kelan, Kedonganan, dan Jimbaran, dengan partisipasi lebih dari 8.600 peserta dan berhasil mengumpulkan 77,08 ton sampah.
Pemerintah membentuk satgas daerah untuk pengelolaan sampah laut yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, Posko Penanganan Sampah Laut didirikan di Shelter Tsunami Pantai Kuta sebagai pusat koordinasi dan pengawasan. Langkah preventif juga dilakukan dengan memasang trash boom di beberapa titik sungai, seperti Tukad Mati dan Tukad Badung, untuk mencegah sampah masuk ke laut.
Selain intervensi langsung, pemerintah mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Peningkatan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST, dan bank sampah terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk memilah sampah dari sumbernya, sementara hotel, restoran, dan kafe diwajibkan mengelola sampah mereka sendiri.
Mentri LH menegaskan komitmen untuk menjaga kebersihan Bali sebagai destinasi wisata unggulan. "Kita ingin memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan yang bersih dan nyaman. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," tutup Mentri Hanif Faisol Nurofiq. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan sampah laut di Bali.