MPR RI Berencana Temui Presiden Prabowo: Bahas 100 Hari Kerja

Pimpinan MPR akan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kinerja 100 hari pemerintahannya, termasuk isu-isu terkini seputar beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengumumkan rencana pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang dijadwalkan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting negara dalam rangka evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Muzani menyampaikan rencana tersebut setelah rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa lalu.

Muzani menjelaskan, "Kami akan mengajukan waktu untuk berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara." Kesepakatan untuk melakukan silaturahmi dan konsultasi ini telah disetujui dalam rapat pimpinan MPR.

Perihal wacana perombakan kabinet atau reshuffle pada momentum 100 hari kerja presiden, Muzani menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia menyatakan belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo terkait hal ini. "Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," ujarnya.

Terkait beberapa kasus yang melibatkan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) dan menjadi sorotan publik, Muzani melihatnya sebagai bagian dari proses penyempurnaan pemerintahan. Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo sendiri memandang hal tersebut sebagai upaya perbaikan sistem pemerintahan. Muzani menambahkan, "Pak Prabowo selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan."

Lebih lanjut, Muzani menyerahkan penilaian kepada publik mengenai dampak kasus-kasus tersebut terhadap kinerja pemerintahan. Ia menekankan bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan, dan kritik dari berbagai pihak merupakan bagian dari upaya perbaikan jalannya pemerintahan. "Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan, dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi jalannya proses pemerintahan," kata Sekjen Gerindra itu.

Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik meliputi penggunaan kop surat Kementerian oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk undangan haul orang tuanya (yang disebut sebagai kesalahan administrasi), pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden, dan aksi damai ratusan ASN Kemdiktisaintek terkait kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi.

Pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto ini tentu dinantikan publik. Hasil pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah-langkah pemerintah ke depan dalam menjalankan roda pemerintahan dan merespon berbagai tantangan yang ada.