Muzani Maklumi Aksi "Indonesia Gelap", Kebijakan Awal Pemerintahan Prabowo Picu Reaksi
Ketua MPR Ahmad Muzani memaklumi aksi "Indonesia Gelap" sebagai reaksi atas kebijakan-kebijakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengejutkan dan kontraproduktif, namun menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik.
Jakarta, 18 Februari 2025 - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan pemahamannya terkait aksi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap". Muzani menilai aksi tersebut sebagai respons wajar atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang masih tergolong baru dan menimbulkan reaksi beragam di masyarakat.
Kebijakan Awal Pemerintahan dan Reaksi Publik
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Muzani menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang baru diterapkan masih dalam tahap awal. Hal ini, menurutnya, menyebabkan munculnya kekagetan dan reaksi yang terkadang dinilai berlebihan serta kontraproduktif. "Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," ujar Muzani.
Muzani menambahkan bahwa reaksi serupa juga terlihat di internal birokrasi pemerintahan. Kebijakan-kebijakan baru, khususnya terkait efisiensi anggaran, menjadi salah satu pemicu reaksi tersebut. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, misalnya, menimbulkan kekagetan karena perubahan signifikan dari praktik sebelumnya.
"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," jelasnya. Ia menambahkan bahwa kekagetan ini seringkali memicu interpretasi yang keliru terhadap maksud kebijakan pemerintah.
Kesalahpahaman dan Tujuan Jangka Panjang
Muzani mengakui bahwa kekagetan tersebut seringkali berujung pada reaksi kontraproduktif dan kesalahpahaman publik terhadap maksud kebijakan pemerintah. "Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan," tuturnya.
Namun, Muzani menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi Indonesia. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka dan akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh publik. Pemerintah, kata Muzani, akan terus berupaya untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil.
Mendengarkan Aspirasi Publik
Muzani juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada rencana awal yang telah disampaikan Presiden Prabowo. "Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo yang juga kalian semuanya, seluruh jutaan semua sudah mengetahui, bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua," tegasnya.
Pernyataan Muzani ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membuka dialog dan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Pemerintah tampaknya menyadari pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dan meredam reaksi negatif dari masyarakat.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi publik agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini akan membantu mencegah munculnya reaksi kontraproduktif dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.
