NTB: Potensi Pendanaan Besar Lewat Obligasi Daerah

Bursa Efek Indonesia (BEI) melihat potensi besar Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah, meskipun penerbitan obligasi daerah di Indonesia masih terbatas.

Potensi Obligasi Daerah di NTB: Akses Pendanaan Baru untuk Pembangunan

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peluang besar untuk mendapatkan akses pendanaan melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi daerah. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BEI NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana, di Mataram pada Jumat, 31 Januari 2024. Meskipun belum ada daerah di Indonesia yang melakukannya, potensi ini patut dikaji mengingat aturan dan payung hukumnya sudah tersedia.

Mengapa Obligasi Daerah? Sebuah Alternatif Pendanaan

Menurut Ngurah, banyak pemerintah daerah yang masih mempelajari opsi pendanaan lewat obligasi karena setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Obligasi daerah sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Tujuannya? Mendapatkan dana untuk membiayai proyek pembangunan produktif.

Bagaimana Mekanisme Obligasi Daerah?

Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi akan berjanji mengembalikan pokok pinjaman beserta imbalan hasil kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat dapat membeli obligasi daerah ini, mirip seperti membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hanya saja penerbitnya adalah pemerintah daerah. Ini menjadi alternatif sumber pendapatan daerah selain pajak dan pendapatan lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai alternatif meminjam dana di pasar modal.

Contoh Penerapan di Negara Lain dan Tantangan di Indonesia

Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, China, Finlandia, dan India telah sukses menerapkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah. Di Indonesia, kendati regulasi sudah ada, penerbitan obligasi daerah masih minim. Keterbatasan kapasitas fiskal dan administrasi pemerintah daerah menjadi kendala utama.

Kesimpulan: Memaksimalkan Potensi Pendanaan NTB

Kesimpulannya, BEI melihat potensi besar NTB untuk memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Meskipun tantangan masih ada, potensi ini layak dikaji dan dieksplorasi lebih lanjut guna mendorong pembangunan dan perekonomian daerah. Pemerintah daerah NTB perlu mempertimbangkan langkah strategis untuk mengatasi kendala administrasi dan fiskal guna membuka akses pendanaan yang lebih luas.