OJK Sulselbar dan TPAKD Maros Rumuskan Strategi Akses Keuangan 2025
OJK Sulselbar dan TPAKD Maros bahas strategi percepatan akses keuangan di tahun 2025 untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah, dengan fokus pada UMKM dan literasi keuangan.
Maros, 2 Mei 2025 - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan strategi percepatan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat di tahun 2025. Rapat ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah. Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Arif Machfoed, menyatakan bahwa kegiatan ini juga bertujuan mengevaluasi capaian program kerja tahun 2024.
Meskipun di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Maros tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2024 mencapai 3,79 persen. Kinerja sektor keuangan juga menunjukkan tren positif, dengan total aset perbankan yang tumbuh 2,58 persen secara tahunan hingga Februari 2025, mencapai Rp3,16 triliun. Penyaluran kredit juga meningkat sebesar 2,45 persen menjadi Rp3,19 triliun, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit yang banyak mengalir ke sektor produktif, seperti perdagangan (53,10 persen), pertanian (19,95 persen), dan jasa kemasyarakatan (7,58 persen). Hal ini menunjukkan arah intermediasi keuangan yang mendukung sektor riil daerah. Lebih lanjut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maros telah mencapai Rp131 miliar kepada 2.363 debitur, mencerminkan kontribusi aktif daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM.
Strategi Percepatan Akses Keuangan di Maros 2025
Wakil Bupati Maros, A Mue'tazim Mansyur, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang positif dan peran strategis TPAKD Kabupaten Maros. Dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kabupaten Maros, beberapa program kerja telah ditetapkan untuk tahun 2025, antara lain pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah, fasilitasi akses keuangan kepada UMKM sektor prioritas binaan pemerintah daerah, dan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Program lainnya termasuk fasilitasi ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan – Desa Ketahanan Pangan, serta mendorong budaya menabung sejak dini dengan target "satu rekening satu pelajar" (Kejar) atau One Student One Account (OSOA). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan akses keuangan yang merata dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut memberikan paparan terkait data indikator makro Kabupaten Maros. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp28,62 triliun, atau harga konstan sebesar Rp14,75 triliun. Sektor-sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi meliputi transportasi dan pergudangan (40,92 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,79 persen), serta industri pengolahan (14,79 persen).
Data ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Maros cukup beragam dan tangguh. Keragaman sektor ekonomi ini menjadi landasan penting dalam pengembangan strategi akses keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pentingnya Perluasan Akses Keuangan
Melalui Rapat Koordinasi TPAKD Kabupaten Maros, diharapkan perluasan akses keuangan dapat melahirkan program-program inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Maros. Fokus pada UMKM dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Dengan sinergi yang kuat antara OJK Sulselbar dan TPAKD Kabupaten Maros, diharapkan akses keuangan yang lebih luas dan inklusif dapat terwujud di Kabupaten Maros, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akses dan inklusi keuangan di Kabupaten Maros," ujar Arif Machfoed. "Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan ini."
