Ombudsman Desak Pertamina Pastikan Ketersediaan BBM di Tengah Dugaan Korupsi
Ombudsman meminta Pertamina memperbaiki tata kelola dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat pasca-dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang 2018-2023.
Jakarta, 1 Januari 2024 (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendesak PT Pertamina (Persero) untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam pelayanan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Desakan ini muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terjadi pada periode 2018-2023. Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan BBM untuk masyarakat luas.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut menunjukkan kegagalan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Kegagalan ini dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih lanjut, Yeka menekankan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal di BUMN tersebut, yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance (GCG).
Dampak dari lemahnya tata kelola ini sangat signifikan bagi masyarakat. Ketersediaan BBM yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, Ombudsman memberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan kualitas BBM bagi masyarakat.
Perbaikan Tata Kelola Pertamina demi Kepastian Penyediaan BBM
Ombudsman merekomendasikan beberapa langkah perbaikan yang krusial bagi Pertamina. Pertama, Pertamina harus melakukan pengujian menyeluruh terhadap BBM sebelum didistribusikan ke masyarakat. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kualitas BBM di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai standar baku mutu yang tertera dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2021. Hal ini penting untuk menjamin kualitas BBM yang diterima masyarakat.
Kedua, Pertamina diharuskan memaksimalkan fungsi manajemen risiko dengan meninjau seluruh prosedur operasional standar (SOP) proses pengadaan barang atau jasa. Peninjauan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang. Dengan memperbaiki SOP, diharapkan proses pengadaan BBM dapat lebih transparan dan akuntabel.
Ketiga, Ombudsman menyoroti indikasi penyimpangan dalam pengadaan BBM impor, khususnya terkait pengondisian kebutuhan impor. Jika impor BBM jenis RON 90 dikondisikan tanpa dasar yang jelas, hal ini menunjukkan potensi manipulasi data kebutuhan yang bertentangan dengan prinsip transparansi. Pertamina wajib memastikan bahwa semua proses pengadaan BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan BBM
Sebagai barang publik yang strategis, penyediaan BBM harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Pertamina memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa BBM yang disediakan, termasuk Pertamax, sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Ombudsman, berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, memiliki wewenang untuk mengawasi pelayanan publik, termasuk aspek pengadaan barang atau jasa. Ombudsman akan terus mengawasi proses penyediaan BBM oleh Pertamina untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai standar dan harga yang dibayarkan. Pengawasan ini mencakup aspek kuantitas dan kualitas BBM.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Ombudsman, diharapkan Pertamina dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan Ombudsman sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin terpenuhinya kebutuhan BBM masyarakat secara berkelanjutan.
Pertamina perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa penyediaan BBM berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kepercayaan publik terhadap Pertamina sangat penting, dan perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
Kesimpulan
Perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan dan kualitas BBM bagi masyarakat. Ombudsman akan terus memantau kinerja Pertamina dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dijalankan dengan baik.
