DPR Desak Pertamina Lakukan Pembenahan Total, Cegah Negara Merugi

Anggota Komisi XII DPR, Mukhtarudin, mendesak Pertamina melakukan pembenahan menyeluruh dan transparan untuk mencegah kerugian negara, serta meminta klarifikasi terkait isu pengoplosan BBM.

Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menyoroti permasalahan yang terjadi di PT Pertamina dan mendesak dilakukannya pembenahan secara menyeluruh. Permasalahan ini, yang meliputi isu pengoplosan BBM RON 92 dan kurangnya transparansi, berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Beliau menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

Mukhtarudin menyampaikan keprihatinannya terkait dampak negatif dari isu pengoplosan BBM terhadap citra Pertamina dan potensi kerugian negara jika masyarakat beralih ke SPBU swasta. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan Pertamina dalam melakukan investigasi dan uji sampel BBM, serta permintaan maaf dari Direktur Utama Pertamina. Namun, beliau menegaskan perlunya pembenahan manajemen dan tata kelola niaga BBM untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Komisi XII DPR RI telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) untuk memastikan kualitas BBM yang dipasarkan sesuai standar. Langkah pengawasan dan koordinasi yang diperkuat dengan Pertamina menjadi kunci pencegahan kasus serupa di masa depan. Selain itu, Mukhtarudin juga meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM RON 92 agar masyarakat tidak salah paham.

Desakan Transparansi dan Pembenahan Pertamina

Mukhtarudin menekankan pentingnya transparansi dan pembenahan menyeluruh di Pertamina. Ia menyayangkan narasi publik yang kurang tepat, termasuk yang menyeret nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, padahal beliau menjabat setelah periode terjadinya dugaan korupsi (2018-2023). Mukhtarudin menjelaskan bahwa Menteri ESDM sebelumnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut, sementara Menteri ESDM saat ini tengah berupaya membersihkan dan membenahi tata kelola niaga impor BBM.

Politisi dari Dapil Kalimantan Tengah ini meminta agar informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. Pembenahan ini bertujuan untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam negara sesuai amanat konstitusi.

Lebih lanjut, Mukhtarudin menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini. Langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi yang baik antara DPR, pemerintah, dan Pertamina sangat penting untuk memastikan pengelolaan BBM yang efisien, transparan, dan menguntungkan negara.

Pembenahan yang dilakukan harus komprehensif, meliputi aspek manajemen, tata kelola, dan pengawasan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara di masa mendatang. Sosialisasi yang masif juga diperlukan untuk memastikan informasi yang akurat sampai kepada masyarakat.

Peran Pemerintah dan Pengawasan yang Lebih Ketat

Peran pemerintah dalam mengawasi Pertamina sangat krusial. Kemen ESDM telah membentuk tim untuk menguji sampel BBM dan menata kembali tata kelola niaga BBM. Namun, pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, DPR, dan Pertamina diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pembenahan ini.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Pertamina dan seluruh stakeholder terkait. Reformasi tata kelola niaga BBM harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas investigasi dan penindakan hukum, tetapi juga perlu ada perubahan mendasar dalam sistem dan budaya kerja di Pertamina.

Dengan pembenahan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, diharapkan Pertamina dapat menjalankan perannya sebagai BUMN dengan lebih baik, menghasilkan keuntungan bagi negara, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama dalam upaya pembenahan ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh Komisi XII DPR RI, termasuk sidak dan uji sampel BBM, menunjukkan komitmen mereka dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan BBM yang baik dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang kuat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan BUMN sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulan

Pembenahan Pertamina merupakan langkah krusial untuk mencegah kerugian negara dan mengembalikan kepercayaan publik. Transparansi, pengawasan ketat, dan reformasi tata kelola niaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan Pertamina sendiri, sangat penting untuk memastikan terwujudnya pengelolaan BBM yang efisien dan bertanggung jawab.