PDIP Inisiasi Raperda Desa Presisi: Akurasi Data untuk Pembangunan Bekasi yang Lebih Baik
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menginisiasi Raperda sistem pemerintah berbasis data desa presisi untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif, mengakhiri polemik data yang ada.
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 22 Februari 2024 – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menjadi inisiator penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif di wilayah tersebut. Raperda ini diprakarsai untuk mengatasi masalah ketidakakuratan data yang selama ini menjadi kendala, sekaligus mendukung visi Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang, dalam mewujudkan ‘Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera’.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menjelaskan bahwa raperda ini lahir dari kebutuhan akan peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Dengan data yang akurat dan terukur, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Raperda ini disusun untuk mengakhiri polemik data sekaligus mendukung kebijakan bupati terpilih menyangkut penyelenggaraan pemerintahan berbasis data yang akurat, membangun dari desa," ujar Nyumarno.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pondasi pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Data yang presisi menjadi kunci utama dalam proses perencanaan, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. "Data yang akurat dan terukur akan menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tambah Nyumarno.
Data Desa Presisi: Solusi Akurasi Data Pembangunan
Fraksi PDI Perjuangan telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Prof. Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), penggagas konsep Data Desa Presisi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Plt Kepala Bappeda, Kepala DPMP, Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, serta Kepala Bagian Persidangan DPRD setempat. Diskusi difokuskan pada pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Konsep Data Desa Presisi, menurut Prof. Sofyan, mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kebudayaan, sandang, pangan, papan, infrastruktur, lingkungan hidup, sosial, hukum dan HAM, pekerjaan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Data dikumpulkan, divalidasi, dan diverifikasi secara teliti oleh warga desa setempat (enumerator), sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. "Data ini cukup lengkap dan terukur sampai ada data tiap rumah. Nah di Kabupaten Bekasi sudah ada beberapa kecamatan yang menerapkan data desa presisi, salah satunya di Kecamatan Muaragembong," jelas Prof. Sofyan.
Sistem ini menggunakan ‘Big Data’ berbasis data desa presisi untuk mengakhiri polemik data dan meningkatkan efisiensi pengumpulan data. Sistem ini juga mampu menghitung cepat indikator pembangunan, termasuk GRI, IPM, dan SDGs, dengan pembaruan data setiap tiga bulan. Hal ini memungkinkan perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kecepatan pembaruan data menjadi keunggulan utama. "Waktu update data relatif cepat, tiga bulan karena petugas yang diterjunkan untuk mengambil, memvalidasi dan memverifikasi adalah warga di wilayah desa maupun kelurahan masing-masing. Jika data desa presisi ini diselesaikan, tentu saja bisa menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang," ungkap Prof. Sofyan.
Tahapan dan Harapan Raperda
Meskipun diinisiasi oleh PDI Perjuangan, Raperda ini akan diusulkan ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Nyumarno menyatakan komitmen untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat pembahasan Raperda. "Raperda ini meskipun inisiasi awal dari PDI Perjuangan, nantinya akan masuk dalam usulan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Kami akan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk mendukung percepatan pembahasan raperda ini. Mudah-mudahan naskah akademik dan draft raperda bisa selesai secepatnya sehingga bisa segera dibahas pada Maret nanti," katanya.
Dengan adanya data yang akurat dan terupdate, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi akan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya visi ‘Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera’.
Data desa presisi memberikan gambaran kondisi aktual yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Dengan sistem ini, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
