Gubernur Sultra Baru Komitmen Lanjutkan Regulasi Data Desa Presisi
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, berkomitmen melanjutkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi untuk pembangunan yang lebih akurat dan terarah.

Kendari, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi. Regulasi inovatif ini sebelumnya digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto. Perda ini menjadi yang pertama di Indonesia yang fokus pada pemutakhiran data desa secara presisi, menandai langkah maju dalam perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat.
Usai serah terima jabatan di Kendari, Senin, Andi Sumangerukka menyatakan, "Regulasi ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sultra." Beliau menekankan pentingnya Perda ini sebagai landasan pembangunan yang lebih terarah dan efektif di Sulawesi Tenggara.
Dengan data desa yang presisi, pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan lebih tepat sasaran dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga. Hal ini meliputi hak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Inilah komitmen nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan Pembangunan Berbasis Data di Sulawesi Tenggara
Andi Sumangerukka menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat Data Desa Presisi. Sistem ini memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, menargetkan bantuan sosial dan infrastruktur secara tepat, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat memonitor kemajuan pembangunan secara real-time dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Gubernur mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih maju dan berkeadilan di Sulawesi Tenggara.
"Kami akan melanjutkan regulasi Data Desa Presisi yang telah dirancang di masa kepemimpinan Pak Andap," ujarnya. Beliau menekankan pentingnya meneruskan program-program yang telah terbukti efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kerja Sama Antar Pihak sebagai Kunci Sukses
Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya kerja sama dan persatuan dalam membangun Sulawesi Tenggara. Beliau mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sultra untuk fokus pada tantangan ke depan dan meninggalkan perbedaan di masa lalu. "Mari kita bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara dengan semangat kebersamaan. Jangan melihat ke belakang, tetapi fokus ke depan menghadapi tantangan yang ada. Kita semua harus berkontribusi untuk kemajuan daerah ini," ungkap Andi Sumangerukka.
Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk membangun Sulawesi Tenggara dengan pendekatan kolaboratif dan inklusif. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program Data Desa Presisi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Penjabat Gubernur sebelumnya, Andap Budhi Revianto, atas keberhasilannya menjaga stabilitas daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan kondusif.
Dengan diteruskannya regulasi Data Desa Presisi, Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis data yang akurat dan terintegrasi, sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.