Pedagang Warteg Keluhkan Kesulitan Beli Gas LPG 3 Kg, Minta Pemerintah Permudah Akses

Pedagang warteg dan gorengan di Jakarta mengeluhkan kesulitan membeli gas LPG 3 kg dan meminta pemerintah mempermudah akses serta menstabilkan harga, meskipun Menteri Koordinator bidang Pangan menyatakan distribusi sudah normal.

Keluhan Pedagang Warteg dan Gorengan

Pemilik warung tegal (warteg) dan pedagang gorengan di Jakarta Timur mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Supriati (43), pemilik warteg di Kampung Bulak, Klender, mengaku kesulitan membeli gas sejak awal Februari 2025. Meskipun ia sudah berlangganan di agen gas terdekat, pengiriman menjadi lebih lama dari biasanya. Ia juga harus menunjukkan KTP untuk membeli gas, sebuah kebijakan yang sebelumnya tidak ada.

Senada dengan Supriati, Denti Eliantina (39), pedagang gorengan di Pondok Kopi, juga menyoroti kesulitan akses gas LPG 3 kg. Ia menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan kondisi di lapangan sebelum membuat kebijakan yang berdampak pada pedagang kecil.

Keduanya berharap pemerintah dapat mempermudah pembelian gas LPG 3 kg di agen, pangkalan, maupun warung terdekat. Lebih lanjut, mereka juga meminta pemerintah untuk menambah stok dan menstabilkan harga gas, karena kenaikan harga akan berdampak pada harga jual makanan dan keuntungan mereka.

Dampak Kenaikan Harga Gas terhadap Usaha Mikro

Supriati menjelaskan bahwa kenaikan harga gas akan berpengaruh langsung pada harga jual makanan di wartegnya. Ia khawatir kenaikan harga akan mengurangi daya beli konsumen dan berdampak pada pendapatannya. Saat ini, ia membeli gas LPG 3 kg seharga Rp18.500 di agen dan menjualnya kembali seharga Rp20.000 di warungnya.

Denti juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Sebagai pedagang gorengan, gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok dalam menjalankan usahanya. Ketersediaan dan harga gas yang stabil sangat penting untuk keberlangsungan usaha kecil seperti miliknya.

Tanggapan Pemerintah

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa distribusi elpiji 3 kilogram sudah kembali normal setelah adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menambahkan bahwa distribusi yang lancar memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Pernyataan Zulhas ini tampaknya bertolak belakang dengan pengalaman Supriati dan Denti yang masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Perbedaan persepsi ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pedagang kecil.

Kesimpulan

Meskipun pemerintah menyatakan distribusi gas LPG 3 kg sudah normal, keluhan dari pedagang warteg dan gorengan di Jakarta Timur menunjukkan masih adanya kendala akses dan ketersediaan gas di lapangan. Pemerintah perlu menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan evaluasi kebijakan dan memastikan distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar dan harga tetap stabil agar tidak membebani pedagang kecil dan masyarakat luas. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pedagang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.