Pelindo Standardisasi Terminal Roro di Pelabuhan Lembar, Tingkatkan Efisiensi Logistik Nasional
Pelindo Standardisasi Terminal Roro di Pelabuhan Lembar, Tingkatkan Efisiensi Logistik Nasional

Pelindo menerapkan standardisasi terminal roro di Pelabuhan Lembar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan layanan pelabuhan.

BI dan Pemkot Manado Percepat Digitalisasi, Raih Peringkat 1 Nasional
BI dan Pemkot Manado Percepat Digitalisasi, Raih Peringkat 1 Nasional

Bank Indonesia (BI) dan Pemkot Manado berkolaborasi percepat digitalisasi daerah, raih peringkat 1 nasional untuk implementasi High Level Meeting (HLM) pada Championship TP2DD 2024.

Bali Sukses Beralih ke Transaksi Pemda Digital, Raih Penghargaan Nasional
Bali Sukses Beralih ke Transaksi Pemda Digital, Raih Penghargaan Nasional

Seluruh pemerintah daerah di Bali telah bertransformasi digital, meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan daerah serta meraih penghargaan bergengsi.

Bangli Terapkan E-Retribusi Pasar: Modernisasi dan Transparansi di Pasar Tradisional
Bangli Terapkan E-Retribusi Pasar: Modernisasi dan Transparansi di Pasar Tradisional

Pemkab Bangli luncurkan E-Retribusi pasar tradisional untuk modernisasi pengelolaan, peningkatan transparansi, dan efisiensi pembayaran retribusi.

TPS Surabaya Terapkan Pelindo Bersih: Anti-Pungli dan Gratifikasi Jelang Lebaran
TPS Surabaya Terapkan Pelindo Bersih: Anti-Pungli dan Gratifikasi Jelang Lebaran

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) berkomitmen pada Pelindo Bersih untuk mencegah pungli dan gratifikasi, khususnya menjelang Idul Fitri dengan sosialisasi dan teknologi digital.

BP Batam Segera Terapkan E-Ticketing di Terminal Feri Internasional
BP Batam Segera Terapkan E-Ticketing di Terminal Feri Internasional

BP Batam segera menerapkan sistem e-ticketing di seluruh terminal feri internasional setelah sukses di terminal domestik, guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan kepelabuhanan.

Maluku Berbenah: Sistem Retribusi Wisata Non-Tunai di 11 Kabupaten/Kota
Maluku Berbenah: Sistem Retribusi Wisata Non-Tunai di 11 Kabupaten/Kota

Dinas Pariwisata Maluku menginisiasi sistem pembayaran retribusi wisata non-tunai di 11 kabupaten/kota pada 2025, guna meningkatkan kenyamanan wisatawan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.