Pemerintah Atur Ekspor Kratom Sesuai Permintaan Pasar Internasional

Mendag Budi Santoso menjelaskan pemerintah mengatur ekspor kratom berdasarkan permintaan pasar internasional untuk menjaga harga dan melindungi petani kratom dalam negeri.

Cikarang, 28 Februari 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan kebijakan pemerintah terkait pengaturan ekspor kratom. Pemerintah akan menyesuaikan jumlah ekspor kratom dengan permintaan pasar internasional. Hal ini diungkapkan Mendag Budi dalam kunjungannya ke Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga kratom agar tetap menguntungkan petani di Indonesia. Dengan mengontrol jumlah ekspor, pemerintah berupaya mencegah penurunan harga yang dapat merugikan para petani kratom. Mendag menekankan pentingnya keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam pasar internasional.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani kratom. Dengan memastikan harga yang baik, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor kratom dapat berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kualitas dan nilai jual kratom Indonesia di mata dunia.

Mengatur Kuota Ekspor Kratom

Mekanisme pengaturan ekspor kratom melibatkan kesepakatan bersama antar kementerian dan lembaga terkait. Mereka akan menentukan persentase jumlah kratom yang diizinkan untuk diekspor, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi nasional. Hal ini memastikan bahwa ekspor tidak melebihi kemampuan produksi dalam negeri dan tetap menjaga keberlanjutan industri kratom.

Pemerintah akan memantau tren harga dan permintaan kratom secara berkala, yaitu setiap enam bulan. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kuota ekspor. Jika harga internasional menunjukkan tren positif, maka kuota ekspor dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika harga menurun, kuota akan disesuaikan agar tidak merugikan petani.

Aturan-aturan mengenai pengaturan ekspor kratom ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Perdirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor kratom.

"Misalnya kalau harganya bagus, oh kita boleh ekspor banyak, maksimal sekian persen, kan kita tahu kapasitas produksi. Karena sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, dia harus ada rekomendasi dari daerah yang menentukan berapa kapasitas produksi perusahaan itu," jelas Mendag Budi Santoso.

Standar dan Persyaratan Ekspor Kratom

Selain pengaturan kuota, pemerintah juga menetapkan standar kualitas ekspor kratom. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk kratom Indonesia di pasar internasional. Standar tersebut meliputi persyaratan bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Peraturan ini juga mencantumkan jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan untuk ekspor.

Perizinan berusaha untuk ekspor kratom juga diperketat. Eksportir harus terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kualitas produk kratom yang diekspor.

Permendag Nomor 21 Tahun 2024 juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan tata niaga ekspor kratom yang tertib dan berkelanjutan.

Hilirisasi dan Produk Unggulan

Pemerintah tidak hanya fokus pada ekspor kratom dalam bentuk mentah. Mendag Budi Santoso juga menyampaikan harapan agar ke depannya kratom dapat diekspor dalam bentuk produk siap pakai. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kratom Indonesia.

"Jadi semuanya kita lindungi agar kratom ini menjadi produk unggulan Indonesia, tapi sudah menentukan proses hilirisasi," ucap Mendag Budi Santoso. Hilirisasi kratom diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan pengaturan yang komprehensif ini, pemerintah berharap dapat melindungi petani kratom, meningkatkan nilai jual kratom, dan menjadikan kratom sebagai produk unggulan Indonesia di pasar internasional. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom dan memastikan perdagangannya dilakukan secara bertanggung jawab.