Pemerintah Dukung UMKM Pertanian dan Perikanan Lewat Kucuran Dana
Kementerian UMKM Indonesia berupaya perkuat pembiayaan UMKM di sektor pertanian dan perikanan untuk mencapai swasembada pangan, mengatasi rendahnya inklusi keuangan, dan regenerasi petani.

Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Januari 2024 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia tengah berupaya meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian dan perikanan. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuna Moraza, menekankan pentingnya peran UMKM di sektor pertanian dan perikanan dalam mewujudkan swasembada pangan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pangan di Makassar, Jumat lalu.
Indonesia memiliki lebih dari 29 juta UMKM di sektor pertanian. UMKM pertanian ini menjadi tulang punggung dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Mayoritas, sekitar 99 persen, adalah usaha perseorangan. Sisanya merupakan badan hukum (0.02 persen) dan jenis usaha lainnya (0.04 persen).
Meskipun demikian, sektor pangan masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah rendahnya indeks inklusi keuangan di kalangan petani dan nelayan, yang saat ini baru mencapai 62,26 persen. Artinya, masih banyak pelaku usaha di sektor ini yang belum memiliki akses mudah ke layanan keuangan formal.
Tantangan lainnya adalah regenerasi petani. Data menunjukkan bahwa 64,2 persen pekerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.
Pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM, khususnya di sektor pangan. Salah satu program andalan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Pada tahun 2024, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp282 triliun (sekitar USD17,19 miliar), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp260 triliun (sekitar USD15,85 miliar). Selain itu, pemerintah juga mendorong KUR berbasis klaster usaha dan KUR untuk alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas.
Program-program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan. Dengan demikian, swasembada pangan dan kesejahteraan para pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan dapat tercapai.