Pemkab HSS Jalin Kerja Sama dengan Kejari: Desa Mendapat Pendampingan Hukum
Pemkab HSS Jalin Kerja Sama dengan Kejari: Desa Mendapat Pendampingan Hukum

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berkolaborasi dengan Kejari HSS untuk memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gubernur Jateng Jamin Perlindungan Hukum untuk Kades dalam Pembangunan Desa
Gubernur Jateng Jamin Perlindungan Hukum untuk Kades dalam Pembangunan Desa

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berkomitmen melindungi kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa dan memberikan pelatihan antikorupsi untuk mencegah penyimpangan.

Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa
Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkolaborasi dengan Kejari untuk mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Magelang Tekankan Anggaran Berbasis Data untuk Pembangunan yang Lebih Terarah
Bupati Magelang Tekankan Anggaran Berbasis Data untuk Pembangunan yang Lebih Terarah

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menekankan pentingnya penggunaan data sebagai basis anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Magelang, guna menciptakan perencanaan yang lebih terarah dan efektif.

Kejagung dan Kemendes PDT Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa Rp71 Triliun
Kejagung dan Kemendes PDT Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa Rp71 Triliun

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal mencegah kebocoran dana desa yang mencapai Rp71 triliun di tahun 2025 dengan pendampingan dan penegakan hukum.

DPMD Mukomuko Dukung Penggunaan Dana Desa untuk Penyuluhan Hukum
DPMD Mukomuko Dukung Penggunaan Dana Desa untuk Penyuluhan Hukum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko mendukung penggunaan dana desa untuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum perangkat desa dan masyarakat serta mencegah penyelewengan dana desa.

Kejati Kalteng Gencarkan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Dana Desa 2025
Kejati Kalteng Gencarkan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Dana Desa 2025

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) akan gencar melakukan penyuluhan hukum kepada aparatur desa pada 2025 untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.