DPMD Mukomuko Dukung Penggunaan Dana Desa untuk Penyuluhan Hukum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko mendukung penggunaan dana desa untuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum perangkat desa dan masyarakat serta mencegah penyelewengan dana desa.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, 21 Februari 2024 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko memberikan dukungan penuh terhadap alokasi dana desa untuk program penyuluhan hukum. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan perangkat desa dan masyarakat luas. Inisiatif ini diyakini mampu mencegah potensi penyelewengan dana desa dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Mukomuko, Wagimin, menyatakan, "Kami mendukung desa menggelar kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat." Pernyataan ini disampaikan pada Jumat lalu di Mukomuko. Program ini dinilai krusial dalam rangka optimalisasi penggunaan dana desa dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dari total 148 desa di Kabupaten Mukomuko, sejumlah desa telah mengalokasikan sebagian dana desanya untuk kegiatan penyuluhan hukum setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ke depannya, diharapkan lebih banyak desa yang turut serta dalam program penting ini.

Pentingnya Penyuluhan Hukum di Desa

Wagimin menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, pihak desa biasanya melibatkan narasumber dari Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Mukomuko. Kedua instansi tersebut memberikan penyuluhan hukum secara terpisah, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. "Biasanya kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan dua institusinya terpisah, termasuk mengenai bahan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat," ujar Wagimin.

Meskipun demikian, DPMD Mukomuko masih melakukan pendataan lebih lanjut mengenai jumlah desa yang telah mengalokasikan dana desanya untuk program ini. Pendataan dilakukan melalui kasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat di setiap desa. Saat ini, diketahui bahwa desa-desa di Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Penarik telah aktif melaksanakan program penyuluhan hukum menggunakan dana desa.

DPMD Mukomuko juga aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Sebelumnya, DPMD telah mendampingi Kejaksaan Negeri dalam memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, DPMD juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan dana desa yang tepat dan sesuai aturan.

Upaya Pencegahan Penyelewengan Dana Desa

Wagimin berharap, dengan adanya program penyuluhan hukum ini, perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih hati-hati dan terhindar dari jeratan hukum. Pengetahuan hukum yang memadai diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan dana desa. Selain penyuluhan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui aplikasi "jaksa jaga desa" yang tersedia di desa.

Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat pengawasan dan pencegahan dini terhadap potensi penyelewengan dana desa. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dukungan DPMD Mukomuko terhadap penggunaan dana desa untuk penyuluhan hukum merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.