Pemkab Manokwari Beri Santunan Rp2,7 Miliar untuk Warga Terdampak Pembangunan Huntara
Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelontorkan Rp2,7 miliar sebagai santunan bagi 166 kepala keluarga yang terdampak pembangunan hunian sementara (huntara) di Kompleks Borobudur, Manokwari Barat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, telah menyalurkan dana sebesar Rp2,7 miliar sebagai bentuk santunan kepada warga yang terdampak pembangunan hunian sementara (huntara) di Kampung Nelayan, Kompleks Borobudur, Manokwari Barat. Penyaluran dana ini diberikan kepada 166 kepala keluarga (KK) yang rumahnya terdampak proyek tersebut. Pembangunan huntara ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, yang bertujuan untuk menata kawasan tersebut agar lebih layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Manokwari, Ferdy Lalenoh, santunan tersebut mencakup biaya sewa rumah selama tiga bulan, biaya transportasi, dan kompensasi kehilangan mata pencaharian bagi warga yang memiliki kios. Pemberian santunan ini dilakukan oleh Dinsos sebagai instansi teknis yang menangani dampak sosial dari pembangunan huntara. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan dengan warga yang terdampak.
Hal yang patut diapresiasi adalah kesediaan warga untuk membongkar tempat tinggal mereka sendiri. Langkah sukarela ini mempercepat proses pembangunan huntara, mengingat lokasi tersebut merupakan daerah padat penduduk. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat ini dinilai sangat penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur pemukiman.
Pembangunan Huntara dan Anggaran yang Digunakan
Program pembangunan huntara di Kompleks Borobudur merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp11,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun 53 unit rumah tipe 36, serta fasilitas pendukung lainnya.
Rumah-rumah tersebut dibagi menjadi dua kategori: 20 unit rumah di darat dengan anggaran Rp3,5 miliar, dan 33 unit rumah panggung di atas area pantai dengan anggaran Rp7,2 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan cor dan jembatan penghubung sepanjang 420 meter (Rp434,7 juta), serta instalasi air bersih dan bangunan penunjang lainnya (Rp640 juta).
Pembangunan huntara di Kompleks Borobudur ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan di wilayah tersebut. Kawasan ini pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 2021, sehingga pembangunan huntara menjadi langkah strategis untuk menata kembali lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Apresiasi atas Kerjasama Warga
Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga atas kerjasama dan kesediaan mereka dalam membongkar rumah masing-masing. Hal ini mempermudah proses pembangunan huntara dan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Plt. Kepala Dinas Sosial Manokwari menekankan pentingnya kerjasama ini dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya pembangunan huntara dan santunan yang diberikan, diharapkan kualitas hidup masyarakat di Kompleks Borobudur dapat meningkat. Pembangunan ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan di wilayahnya.
Proses pembangunan huntara ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Manokwari dalam menjalankan program 100 hari kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Manokwari, khususnya di bidang pemukiman dan infrastruktur.
Ke depan, diharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.
