Pemerintah Kabupaten Manokwari menyelesaikan realokasi APBD 2025 setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp60 miliar, yang berdampak pada pembagian DPA ke OPD pekan depan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memanfaatkan momentum Hardiknas untuk memperjuangkan pendidikan gratis dan telah menyiapkan Perda serta Perbup sebagai payung hukumnya.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memberlakukan retribusi sampah sebesar Rp50.000 per bulan per kepala keluarga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya membentuk Kotamadya Manokwari dan Kabupaten Manokwari Barat untuk memperkuat Provinsi Papua Barat dan mengembalikan wilayah adat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah berupaya mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerapkan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebanyak 150 personel Polresta Manokwari, dibantu TNI, mengamankan jalannya takbiran keliling dan shalat Idul Fitri 1444 H di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menciptakan suasana kondusif selama perayaan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari berencana membentuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) baru, termasuk Badan Riset Daerah dan pemekaran dinas PUPR, untuk meningkatkan pelayanan publik.

KPU Manokwari mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp13 miliar ke Pemkab Manokwari setelah sukses menyelenggarakan Pilkada dengan efektif dan efisien, serta meraih tiga sukses: penyelenggaraan, administrasi, dan penetapan pemenang.

Pemkab Manokwari telah menyelesaikan penataan aset untuk tukar guling dengan Kantor PLN UP3 Manokwari guna pembangunan Kawasan Area Publik (KAP) Borarsi, namun proses perpindahan masih menunggu izin prinsip dari PLN Pusat.

DPRK dan Pemkab Manokwari berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi dan inovasi, menargetkan Rp153 miliar pada tahun 2025.