Pemkot Surabaya Usut Dugaan Penipuan Pinjol terhadap UMKM
Inspektorat Surabaya memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan penipuan terhadap belasan UMKM dengan modus pinjaman online fiktif, mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.
Surabaya, 14 Februari 2025 - Kasus dugaan penipuan yang menimpa belasan UMKM di Surabaya tengah menjadi sorotan. Inspektorat Pemkot Surabaya bergerak cepat dengan memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk mantan pegawai Non-ASN, untuk mengungkap kasus ini. Modus penipuan yang dilakukan melibatkan pinjaman online (pinjol) fiktif yang merugikan para korban hingga ratusan juta rupiah.
Pemeriksaan Pihak Terkait
Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari, menyatakan bahwa proses pemeriksaan dan pendalaman kasus ini sedang berlangsung. Pihaknya telah memanggil beberapa pegawai Non-ASN Pemkot Surabaya untuk dimintai keterangan. "Sekarang sedang proses pemeriksaan, pendalaman, karena ini kan juga menyangkut masyarakat. Jadi semua kita gali informasi maupun data yang ada. Jadi beri kami waktu, karena kita sedang minta klarifikasi semua," ujar Basari.
Pemeriksaan telah dilakukan terhadap tiga orang, dan proses ini masih berlanjut. Bahkan, Inspektorat berencana memanggil Lurah Sememi karena keterkaitan lokasi yang digunakan dalam aksi penipuan ini. Jumlah orang yang diperiksa berpotensi bertambah, tergantung tingkat kooperatif para saksi.
Pelaku Utama Masih Buron
Pelaku utama, berinisial BAR, telah diberhentikan sebagai tenaga Non-ASN pada Juli 2024, jauh sebelum kasus ini terungkap pada November 2024. Saat ini, BAR masih dalam pengejaran pihak berwajib. "-Terduga pelaku utama- belum tertangkap, polisi sedang mencari," ungkap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Meskipun BAR sudah tidak lagi menjadi pegawai Pemkot, proses hukum tetap berjalan. Inspektorat memastikan akan menjatuhkan sanksi terberat, yaitu pemecatan, bagi Non-ASN yang terbukti terlibat. Untuk ASN, sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat keterlibatan.
Perlindungan bagi UMKM Korban
Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan kepada para UMKM korban. UMKM yang tidak menerima dana pinjaman, tetapi justru mendapat tagihan, tidak perlu membayar. "Dipastikan UMKM yang dia belum menerima uang, tidak boleh membayar angsuran di Pinjol-nya tersebut. Dia tidak menerima uang, karena uangnya masuk ke rekeningnya si penipu itu," tegas Eri Cahyadi.
Lebih lanjut, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mengganti kerugian UMKM yang telah membayar angsuran tanpa menerima dana. Sebaliknya, UMKM yang telah menerima dana pinjaman diminta untuk mengembalikannya. "Ada UMKM yang menerima uang Rp11 juta, ya dikembalikan, tidak saya ganti, karena masuk ke rekening dia. Jadi uang yang tidak masuk ke rekening dia -UMKM-, dan dia sudah bayar cicilan, itu yang saya ganti," jelasnya.
Kronologi dan Kerugian
Kasus ini bermula pada November 2024, ketika belasan UMKM di Surabaya menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online tanpa bunga yang ditawarkan BAR. Akibatnya, para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena menerima tagihan pinjol padahal tidak menerima dana pinjaman.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan bagi UMKM dalam mengakses layanan pinjaman online. Verifikasi dan validasi informasi sangat penting untuk menghindari penipuan serupa di masa mendatang. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.
