Pengamat: Sistem Kolaboratif Berbasis Teknologi Efektif Blokir Rekening Judi Online
Pengamat perbankan tekankan pentingnya sistem kolaboratif berbasis teknologi untuk blokir rekening judi online secara tepat dan akuntabel.
Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menekankan perlunya membangun sistem kolaboratif berbasis teknologi. Sistem ini bertujuan untuk memblokir rekening bank yang diduga menampung transaksi judi online secara tepat sasaran. Koordinasi yang baik dan berbagi data secara real-time antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam upaya ini. Pemangku kepentingan tersebut meliputi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta aparat penegak hukum.
Arianto juga menambahkan pentingnya kerangka kerja yang jelas terkait standar verifikasi, batas waktu klarifikasi, dan hak banding bagi pemilik rekening yang terdampak. Hal ini bertujuan agar akurasi dan akuntabilitas tetap terjaga. Menurutnya, sistem kolaboratif berbasis teknologi memungkinkan deteksi dini rekening mencurigakan. Namun, prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah harus tetap dihormati.
“Prosedur pemblokiran harus melalui tahapan yang transparan dan berbasis data intelijen keuangan yang valid dari PPATK, sehingga menghindari keputusan sepihak dan salah sasaran,” ujar Arianto saat dihubungi di Jakarta, Senin. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan proses yang transparan sangat penting untuk menghindari kerugian pada masyarakat yang tidak terlibat.
Kolaborasi dan Teknologi: Kunci Utama Pemblokiran Rekening Judi Online
Arianto Muditomo menjelaskan bahwa pemblokiran rekening penampung transaksi ilegal seperti judi online adalah langkah yang tepat. Langkah ini efektif untuk memutus aliran dana dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital. Efektivitas pemblokiran sangat bergantung pada akurasi data, verifikasi lintas pihak, serta prosedur yang akuntabel. Tanpa itu, efektivitasnya akan berkurang.
Menurutnya, kasus salah sasaran yang muncul menunjukkan bahwa proses deteksi dan validasi perlu diperkuat. Hal ini penting agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat. Pemangku kepentingan dan perbankan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pemblokiran didasarkan pada data yang valid dan proses yang transparan. Dengan demikian, risiko kesalahan dapat diminimalkan.
Arianto menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya pemberantasan judi online dan perlindungan hak-hak masyarakat. Sistem yang dibangun harus mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian. Selain itu, harus ada mekanisme yang memungkinkan pemilik rekening untuk mengajukan banding jika merasa dirugikan.
PPATK Hentikan Ribuan Rekening Pasif untuk Lindungi Sistem Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa mereka telah menghentikan sementara sebanyak 28.000 rekening pasif atau dormant selama tahun 2024. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Data rekening pasif ini diambil dari pihak perbankan.
“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” ujar Ivan. Ia menambahkan bahwa pemblokiran sementara ini juga merupakan bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.
Ivan Yustiavandana juga menjelaskan bahwa penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik rekening. Selain itu, langkah ini juga mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. PPATK terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dalam upaya memberantas aktivitas ilegal, PPATK juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak. Koordinasi yang baik antar lembaga dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. PPATK berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana keuangan.
Pembangunan sistem kolaboratif berbasis teknologi adalah langkah krusial dalam memberantas judi online dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial. Dengan koordinasi yang baik, data yang akurat, dan proses yang transparan, upaya ini dapat memberikan hasil yang optimal tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang tidak bersalah.
