PLN Lampung Jalin Kerja Sama dengan Kejati Awasi Pengadaan Proyek 2025
PT PLN UID Lampung berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengawasi pengadaan proyek penyambungan rumah dan alat ukur listrik tahun 2025 guna memastikan transparansi dan kepatuhan hukum.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung resmi bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kolaborasi ini bertujuan mengawal pengadaan Kontrak Harga Satuan (KHS) pekerjaan penyambungan Sambungan Rumah (SR) dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) pada tahun 2025. Kabar kerjasama ini disampaikan langsung oleh General Manager PLN UID Lampung, Muhammad Joharifin, di Bandarlampung, Rabu (29/1).
Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memastikan setiap aktivitas kelistrikan berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG). Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan layanan PLN kepada masyarakat. Joharifin menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai tonggak utama dalam menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.
Kerjasama dengan Kejati Lampung merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam menerapkan prinsip GCG. Dengan adanya pendampingan hukum, PLN optimis dapat mengoptimalkan potensi yang ada untuk memberikan layanan listrik yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan. Proses pengadaan yang diawasi ketat diharapkan meminimalisir potensi penyimpangan.
Pengadaan Barang dan Jasa: Area Rawan Fraud
Joharifin menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rentan terhadap fraud dan korupsi. Sifat transaksional dan potensi konflik kepentingan membuat pengawasan yang ketat menjadi sangat penting. Pendampingan Kejati Lampung dinilai sangat berharga untuk memastikan semua proses berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir risiko hukum.
Pendampingan Hukum dari Kejati Lampung
Kasi Tata Usaha Negara Kejati Lampung, Herman Darmawan, menyatakan bahwa kolaborasi ini sesuai amanat undang-undang, di mana Kejaksaan Tinggi berperan sebagai jaksa pengacara negara. Pendampingan ini bersifat preventif, meningkatkan pemahaman hukum bagi pengambil keputusan di PLN dan mitranya, serta memastikan kepatuhan terhadap tata laksana pengadaan yang sesuai hukum.
Pendampingan difokuskan pada aspek yuridis normatif dalam kontrak PLN dan mitra penyambungan SR dan APP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah. Kerjasama ini juga mencakup pemberian legal opinion.
Herman juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk teliti dan cermat dalam pelaksanaan pekerjaan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan, kualitas, dan tenggat waktu. Kepatuhan terhadap ketentuan administrasi juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.
Kesimpulannya, kolaborasi PLN UID Lampung dan Kejati Lampung ini merupakan langkah strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek kelistrikan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan layanan kelistrikan di Lampung dapat terus meningkat dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.