Polda Kepri Sosialisasikan Keselamatan Berlalu Lintas ke Pekerja Asing di Batam
Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pekerja asing di Batam untuk menekan angka kecelakaan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) gencar mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada warga negara asing (WNA) yang bekerja di Batam. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari Operasi Keselamatan Seligi 2025 dan merupakan inovasi Ditlantas Polda Kepri yang dinamai "Polantas Bina Warga Negara Asing" atau "Pos Bising". Kegiatan ini berlangsung di kawasan industri McDermott, Batam, pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Sasaran utama sosialisasi ini adalah para pekerja asing di kawasan industri Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan di wilayah tersebut. Kepolisian menyadari pentingnya edukasi ini mengingat posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi pintu masuk bagi banyak WNA.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bagi semua warga negara, termasuk WNA. Kombes Pol. Tri Yulianto, Dirlantas Polda Kepri, menjelaskan bahwa tertib berlalu lintas merupakan kewajiban bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan bersama dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Sosialisasi Aturan Lalu Lintas dan ETLE
Dalam sosialisasi tersebut, petugas Ditlantas Polda Kepri memberikan pemahaman tentang peraturan lalu lintas, termasuk penggunaan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan tata cara berkendara yang aman. Selain itu, petugas juga menjelaskan secara detail mekanisme dan cara kerja tilang elektronik (ETLE) yang beroperasi di Kota Batam.
Dipaparkan pula dua jenis ETLE yang digunakan, yaitu ETLE statis dan mobile. Petugas menunjukkan empat titik lokasi kamera ETLE statis yang terpasang di Batam, yaitu di Simpang Panbil, Simpang KBC, Simpang Engku Putri, dan Simpang Grand Batam Mall. WNA diingatkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas akan terekam oleh kamera ETLE dan akan dikenakan sanksi.
Tidak hanya itu, sosialisasi juga mencakup kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Petugas menekankan pentingnya kepatuhan WNA dalam hal ini. Bagi WNA yang melanggar aturan lalu lintas dan tidak membayar denda tilang, akan dikenakan sanksi berupa pembatasan keberangkatan dari Batam atau Kepri hingga kewajiban tersebut terpenuhi. Kerja sama antara Ditlantas Polda Kepri dan Imigrasi memastikan efektivitas penerapan sanksi ini.
Efektivitas Program Pos Bising
Program Pos Bising merupakan program rutin yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Hingga saat ini, program ini telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Sebelumnya, sosialisasi serupa telah dilakukan di kawasan industri Kabil, Batam, pada 6 September 2024. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WNA terhadap aturan lalu lintas di Batam.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan WNA dapat ditekan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Batam dan Kepri secara keseluruhan. Polda Kepri berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya untuk menciptakan Kamseltibcarlantas yang optimal di wilayahnya.
Pentingnya sosialisasi ini tidak hanya untuk keselamatan WNA sendiri, tetapi juga untuk keselamatan pengguna jalan lainnya. Dengan memahami aturan lalu lintas dan mematuhinya, WNA dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib di Kota Batam.
Sosialisasi ini juga menunjukkan komitmen Polda Kepri dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas yang inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk WNA yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan imigrasi, diharapkan penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
