Polri dan Kemenkumham Bersatu Basmi Peredaran Narkoba di Penjara
Polri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama memberantas peredaran narkoba di dalam penjara, ditandai dengan kerja sama intensif dan pengawasan ketat transfer napi ke Nusakambangan.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Dalam upaya memberantas peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bergandengan tangan. Kerja sama strategis ini diresmikan dalam sebuah pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Mabes Polri pada Jumat lalu.
Kerja Sama Intensif Basmi Narkoba di Lapas
Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan bahwa keterbatasan personel di lapas menjadi kendala utama dalam memberantas peredaran narkoba. "Penggerebekan yang kami lakukan membutuhkan dukungan penuh dari kepolisian karena keterbatasan sumber daya manusia," ujar Menkumham. Data menunjukkan sekitar 313 narapidana telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Nusakambangan karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba di dalam penjara. Kerja sama dengan Polri, menurutnya, sangat krusial untuk memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, terutama di dalam lapas.
Menkumham juga menegaskan telah menginstruksikan seluruh lapas untuk bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan kasus kriminal, terutama yang berkaitan dengan narkoba. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran aktif lapas dalam berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan menghindari sikap apatis.
Dukungan Penuh Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kerja sama ini. Ia menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung penuh pemberantasan narkoba di dalam lapas. Kapolri mengakui seriusnya krisis narkoba yang sedang dihadapi Indonesia. "Terkait penggerebekan di lapas, kami siap memberikan dukungan 24/7. Kami juga akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan untuk menilai efektivitas pemindahan narapidana ke Nusakambangan, dan diharapkan ini akan berdampak pada penurunan peredaran narkoba," kata Kapolri.
Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku dan memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas. Langkah konkret yang akan diambil meliputi peningkatan pengawasan, penggeledahan rutin, dan peningkatan kerja sama intelijen antara Polri dan Kemenkumham. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas lapas dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan narkoba juga menjadi fokus utama. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat semakin efektif dalam memerangi peredaran narkoba.
Evaluasi dan Langkah Ke Depan
Dalam tiga bulan ke depan, akan dilakukan evaluasi bersama untuk mengukur efektivitas kerja sama ini. Evaluasi tersebut akan meliputi jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap, jumlah narapidana yang terlibat, serta efektivitas strategi yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan strategi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di dalam lapas. Kerja sama yang berkelanjutan antara Polri dan Kemenkumham sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya ini dalam jangka panjang.
Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba, baik di dalam maupun di luar lapas. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba.
Kesimpulan
Kerja sama antara Polri dan Kemenkumham dalam memberantas peredaran narkoba di lapas merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dengan dukungan penuh dari Polri dan komitmen dari Kemenkumham, diharapkan peredaran narkoba di dalam lapas dapat ditekan secara signifikan. Evaluasi berkala dan strategi yang terukur menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
