Prabowo Luncurkan GovTech Agustus: Wajib Miliki Rekening Bank!
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan GovTech pada 17 Agustus, mewajibkan setiap keluarga di Indonesia memiliki rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan program Government Technology (GovTech) pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah ini dibarengi dengan kebijakan baru yang mewajibkan setiap keluarga di Indonesia untuk memiliki rekening bank. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional Ekonomi (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Rabu (19/3) di Jakarta. Luhut menjelaskan bahwa GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi di kementerian dan lembaga pemerintahan. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan menekan angka korupsi.
Dengan terintegrasinya layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat dapat berharap pada tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank bagi setiap keluarga sebagai bagian integral dari program GovTech ini. "Presiden ingin meluncurkan program teknologi pemerintahan, yang nantinya akan mengintegrasikan semua aplikasi di kementerian dan lembaga untuk mendukung kerja yang efisien dan mengurangi korupsi," ujar Luhut.
GovTech: Empat Pilar Utama
GovTech dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama berfokus pada optimalisasi pendapatan negara, baik pajak maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem digital pada pilar ini adalah Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP dari mineral dan batubara. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara.
Pilar kedua bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara melalui sistem e-katalog versi 6.0. Versi terbaru ini dilengkapi fitur pemantauan real-time, integrasi antar kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data. Semua ini untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyelewengan.
Pilar ketiga menyasar layanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital yang dikembangkan dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan layanan yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap layanan publik akan semakin mudah dan efisien.
Pilar terakhir bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Peningkatan pada OSS diharapkan dapat mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Sistem OSS yang lebih terintegrasi ini akan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menarik lebih banyak investasi langsung.
Potensi Penghematan dan Pertemuan dengan Kaum Muda
Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan potensi penghematan yang signifikan dari implementasi GovTech. "Kami telah menghitung kira-kira berapa yang bisa kita hemat (dari proses ini), mungkin hampir Rp100 triliun. Saya akan memperbarui angkanya nanti," katanya. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan ratusan anak muda yang telah menginisiasi GovTech, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan generasi muda dalam pengembangan teknologi pemerintahan.
Dengan diluncurkannya GovTech dan kebijakan kepemilikan rekening bank untuk setiap keluarga, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemudahan berusaha.
