Presiden Tunjuk Wali Kota Batam Terpilih sebagai Kepala BP Batam
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, sebagai Kepala BP Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025, bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan investasi.
Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini membuat keputusan penting terkait kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, Presiden menunjuk Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota terpilih, Li Claudia Chandra, sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam ex-officio. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Amsakar Achmad di Batam pada Senin, 17 Februari.
Perubahan Kepemimpinan dan Harapannya
Penunjukan ini merupakan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan BP Batam. Peraturan Pemerintah ini merevisi PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Amsakar Achmad menyatakan bahwa proses pelantikan masih berlangsung, dan detail mengenai struktur kelembagaan masih dalam tahap pengembangan. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk menjalankan dan menyukseskan kebijakan Presiden.
Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menghilangkan potensi tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan BP Batam. Dengan Amsakar Achmad sebagai ex-officio Kepala BP Batam, diharapkan tercipta sinkronisasi dan keselarasan dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta iklim investasi yang lebih kondusif.
Fokus pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Amsakar Achmad menekankan pentingnya investasi bagi Batam. Ia mencatat tren positif dalam nilai investasi selama tiga tahun terakhir, namun ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan investasi asing (PMA) agar lebih seimbang dengan investasi domestik (PMDN). Menurutnya, kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam harus mampu menarik lebih banyak PMA, mengingat insentif fiskal yang ditawarkan oleh pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi Batam juga menjadi fokus utama. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,4 persen. Amsakar Achmad menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada tahun 2025, bahkan idealnya mencapai dua digit. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kolaborasi dan pemikiran kolektif dari berbagai pihak, termasuk BP Batam, kementerian terkait, dan pemerintah pusat.
Kolaborasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Amsakar Achmad menyadari pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan antara BP Batam, Pemkot Batam, dan pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil selaras dan mendukung pertumbuhan ekonomi Batam. Dengan statusnya sebagai ex-officio Kepala BP Batam, ia berharap dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.
Meskipun belum ada detail lebih lanjut mengenai implementasi PP ini, penunjukan Amsakar Achmad sebagai ex-officio Kepala BP Batam menandai babak baru dalam pengembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan menciptakan iklim bisnis yang lebih baik di Batam.
"Bukan soal setuju atau tidak setuju. Sekarang sudah ex-officio, diharapkan tidak ada overlapping agar kebijakan tetap sejalan," kata Amsakar Achmad.
Kesimpulan
Penunjukan Wali Kota Batam terpilih sebagai Kepala BP Batam ex-officio menandai langkah strategis pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan dan meningkatkan daya saing Batam. Ke depannya, kolaborasi dan sinkronisasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan investasi.
