PWI Ketum Tekankan Kepatuhan Aturan Kerja Sama Media dan Pemerintah
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, mengingatkan pentingnya media mematuhi aturan kerja sama pemberitaan, terutama dengan pemerintah, mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah media yang terus bertambah.
Banjarmasin, 7 Februari 2025 (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun, memberikan peringatan penting kepada seluruh media di Indonesia terkait kepatuhan terhadap aturan kerja sama pemberitaan, khususnya yang melibatkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan langsung saat beliau membuka seminar nasional bertema 'Transformasi Publik Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggungjawab' di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat lalu, rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Seminar Nasional: Kerja Sama Media dan Pemerintah
Dalam seminar yang dihadiri oleh 300 peserta dari seluruh Indonesia dan Malaysia tersebut, Hendry CH Bangun menekankan maraknya pola kerja sama pemberitaan yang tidak sesuai aturan. Beliau mengingatkan pentingnya media untuk memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Seminar ini juga dihadiri perwakilan media, humas pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan transparansi kerja sama.
Dewan Pers telah menetapkan panduan dan model kerja sama pemberitaan yang jelas, baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Panduan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dalam semua bentuk kerja sama. Dengan mengikuti pedoman ini, media dapat menghindari potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas jurnalistik.
Tantangan Anggaran dan Jumlah Media yang Berkembang
Masalah anggaran untuk kerja sama media juga menjadi sorotan utama dalam seminar tersebut. Dengan semakin banyaknya media di Indonesia, keterbatasan dana menjadi tantangan bagi lembaga pemerintah dalam menjalin kemitraan. Hendry CH Bangun memberikan contoh, di satu provinsi saja bisa terdapat 500 media, sementara anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sangat penting bagi semua pihak.
Beliau berharap, baik media maupun instansi pemerintah dan swasta dapat memahami pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan sesuai aturan. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif antara media dan pemerintah, demi kepentingan publik.
Komunikasi Efektif dan Transparansi
Seminar nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja sama yang efektif dan transparan antara media dan pemerintah. Dengan memahami aturan yang ada, media dapat menghindari potensi masalah dan menjaga reputasi profesionalitasnya. Sementara itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif.
Peserta seminar, yang terdiri dari perwakilan PWI se-Indonesia dan Malaysia, diharapkan dapat menularkan pengetahuan dan pemahaman ini kepada rekan-rekan wartawan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan seluruh media di Indonesia menjalankan tugas jurnalistiknya dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Puncak HPN 2025
Puncak acara HPN 2025 di Kalimantan Selatan direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, kepala lembaga negara, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kehadiran tokoh-tokoh penting ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap perkembangan pers di Indonesia.
Secara keseluruhan, seminar ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan kerja sama pemberitaan antara media dan pemerintah. Dengan komunikasi yang efektif dan transparan, diharapkan hubungan antara kedua pihak dapat terjalin dengan lebih baik, demi kepentingan publik dan kemajuan jurnalisme di Indonesia.
