PWI Lombok Timur Laporkan Perampasan Kamera ke Presiden
PWI Lombok Timur akan melaporkan perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan wartawan Selaparang TV saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur kepada Presiden dan menteri terkait, karena menilai tindakan tersebut sebagai.
Insiden di Lombok Timur: Wartawan Ditekan Saat Meliput Program MBG
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah tegas terkait insiden perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan yang dialami salah satu anggotanya, Bq Silawati dari Selaparang TV. Kejadian ini terjadi saat Bq Silawati meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 2024. PWI Lombok Timur berencana melaporkan kejadian ini langsung kepada Presiden RI dan menteri terkait.
Mengapa PWI Melapor ke Presiden?
Ketua PWI Lombok Timur, Muludin, menyatakan bahwa tindakan oknum petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) tersebut merupakan tindakan arogan dan serius. Menurutnya, perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaran terhadap kerja jurnalistik yang tidak dapat di toleransi. PWI menilai tindakan ini menghalangi tugas wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 'Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik,' tegas Muludin.
Kronologi dan Tuntutan PWI
Kekecewaan PWI Lombok Timur semakin besar karena oknum tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf. Meskipun PWI mendukung program MBG dan peran pers dalam mensosialisasikannya, tindakan intimidasi yang dilakukan oknum SPPG MBG dinilai tidak dapat dibenarkan. PWI menekankan bahwa insiden ini tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG berlangsung. Mereka berharap oknum petugas yang terlibat ditarik dari program MBG dan mendapatkan sanksi agar kejadian serupa tidak terulang. 'Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini,' ujar Muludin.
Dukungan Hukum dan Perlindungan Jurnalis
PWI Lombok Timur menyatakan akan menempuh jalur hukum jika perlu. Mereka menganggap tindakan perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan sebagai pelanggaran hukum yang harus diproses secara hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Muludin sebagai bentuk dukungan kepada anggotanya dan penegasan bahwa wartawan dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. PWI mendesak agar peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar tidak ada lagi intimidasi terhadap wartawan.
Kesimpulan
Kasus perampasan kamera yang menimpa wartawan Selaparang TV saat meliput program MBG di Lombok Timur menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Langkah PWI Lombok Timur untuk melaporkan kejadian ini ke Presiden dan jalur hukum menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan kebebasan pers dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan intimidasi tersebut. Semoga kasus ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak terkait untuk menjamin keamanan dan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya.