Renovasi RTLH Gotong Royong CSR Dimulai April: 500 Rumah di Jakarta, 250 di Tangerang!

Menteri Perumahan Maruarar Sirait umumkan dimulainya renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) hasil kerja sama CSR perusahaan swasta pada April 2025, meliputi renovasi 500 rumah di Jakarta dan 250 rumah di Tangerang.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Menpera), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengumumkan dimulainya program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) hasil kerja sama gotong royong perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada bulan April 2025. Program ini merupakan bentuk dukungan nyata sektor swasta terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Pengumuman ini disampaikan setelah Menteri Ara bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

Program renovasi RTLH ini melibatkan sejumlah perusahaan besar, antara lain Harum Energi, Agung Sedayu, Berau Coal, Adaro, dan Astra. Kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia. Menteri Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

"Berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan dari Adaro dan Astra," ungkap Menteri Ara dalam jumpa pers. Beliau juga menambahkan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang akan berkolaborasi merenovasi 500 rumah di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membiayai renovasi sekitar 200 rumah di lokasi yang sama.

Rincian Program Renovasi RTLH

Program renovasi RTLH yang akan dimulai pada 14 April 2025 ini memiliki beberapa fokus lokasi. Agung Sedayu, misalnya, akan merenovasi 250 rumah warga di Tangerang. Sementara itu, Berau Coal akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.

Selain program renovasi RTLH, Menteri Ara juga melaporkan perkembangan program perumahan pemerintah lainnya kepada Presiden. Laporan tersebut mencakup kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah MBR. Beliau juga menyampaikan kemajuan pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan bagi MBR, ASN, TNI, dan Polri.

Menteri Ara juga melaporkan bahwa pemerintah telah membangun dan menyalurkan lebih dari 130.000 unit rumah subsidi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sosialisasi masif atas berbagai kebijakan perumahan prorakyat, termasuk pembebasan biaya BPHTB, PBG, dan PPN yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian layak.

Sosialisasi Masif Kebijakan Pro Rakyat

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kebijakan-kebijakan perumahan yang prorakyat ini disosialisasikan secara masif ke seluruh daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya MBR, dapat merasakan manfaat dari program-program tersebut. Pembebasan biaya BPHTB, PBG, dan PPN yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan akses hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program renovasi RTLH yang digagas oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah dan swasta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai perusahaan swasta melalui program CSR, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Ke depannya, diharapkan akan lebih banyak lagi perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam program serupa. Hal ini akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang memiliki kualitas perumahan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Sosialisasi yang masif juga penting untuk memastikan seluruh masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan program-program pemerintah yang telah disiapkan.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan swasta, diharapkan program renovasi RTLH ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana sinergi dan kolaborasi dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.