Revisi Kebijakan Mutasi Pati TNI: Dudung Nilai Hal Biasa, Tak Terkait Politik

Mantan Panglima TNI, Jenderal Dudung Abdurachman, menilai revisi mutasi pati TNI, termasuk kasus Letjen Kunto, sebagai hal biasa dan menegaskan tidak ada kaitan dengan politik.

Jakarta, 6 Mei 2025 (ANTARA) - Revisi kebijakan mutasi perwira tinggi (pati) TNI yang dilakukan Panglima TNI baru-baru ini telah menjadi sorotan publik. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, memberikan klarifikasi terkait kontroversi tersebut. Peristiwa ini melibatkan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang dimutasi kemudian jabatannya dikembalikan, memicu spekulasi mengenai pengaruh politik di balik keputusan tersebut.

Dudung, dalam wawancara di Istana Kepresidenan Jakarta, menyatakan bahwa revisi kebijakan mutasi pati TNI merupakan hal yang lazim terjadi. Ia mencontohkan hal serupa pernah terjadi pada masa kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Bahkan, ia menyebutkan adanya kesalahan administrasi dalam mutasi sebelumnya sebagai salah satu penyebab revisi tersebut. "Lazim, dulu pernah juga zaman Pak Gatot, Pak Hadi, itu biasa. Bahkan, kemarin ada salah tulis itu kan, (pati) Angkatan Laut, kemudian pindah (keliru, red.) menjadi pati Mabesad (Markas Besar TNI AD). Itu kan karena salah tulis saja," jelas Dudung.

Penjelasan Dudung ini menanggapi polemik seputar mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pada 29 April 2025, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi 237 pati, termasuk Letjen Kunto yang diangkat menjadi Staf Khusus KSAD. Namun, sehari kemudian, Panglima TNI membatalkan mutasi tersebut dan mengembalikan Letjen Kunto ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I.

Klarifikasi Dudung Terkait Mutasi Letjen Kunto

Munculnya isu yang mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan sikap politik ayahnya, Wapres Ke-6 Try Sutrisno, yang ikut mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dibantah tegas oleh Dudung. Try Sutrisno diketahui mengusulkan hal tersebut bersama sejumlah purnawirawan TNI lainnya dalam sebuah forum yang juga dihadiri Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Dudung menekankan tidak ada kaitan antara sikap politik Try Sutrisno dengan mutasi Letjen Kunto. "Menurut saya gak ada kaitannya itu. Jadi, memang biasa itu di lingkungan TNI itu sering seperti itu. Jadi, terkadang pada saat (sidang) Wanjakti kemudian ada pertimbangan. Jadi, enggak ada hubungannya antara Pak Try dengan (mutasi) anaknya itu, enggak ada," tegas Dudung.

Ia menjelaskan bahwa proses mutasi di lingkungan TNI seringkali melibatkan berbagai pertimbangan, dan revisi merupakan bagian dari proses tersebut. Dengan demikian, Dudung secara tegas membantah adanya intervensi politik dalam keputusan mutasi Letjen Kunto.

Proses Mutasi Pati TNI dan Pertimbangannya

Proses mutasi perwira tinggi TNI melibatkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Sidang Wanjakti (Wanjakti) merupakan forum utama pengambilan keputusan dalam hal ini. Keputusan yang diambil dalam Wanjakti dapat direvisi jika ditemukan adanya kesalahan atau pertimbangan baru yang dianggap penting. Hal ini, menurut Dudung, merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi dalam dinamika organisasi TNI.

Meskipun revisi mutasi Letjen Kunto telah menimbulkan berbagai spekulasi, Dudung menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses internal TNI dan tidak terkait dengan isu politik. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dan menghindari interpretasi yang keliru terhadap keputusan internal organisasi.

Dengan demikian, penjelasan Dudung memberikan konteks yang lebih jelas terkait revisi kebijakan mutasi pati TNI. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan proses internal yang lazim dan tidak ada kaitannya dengan isu politik yang berkembang di masyarakat.

Pernyataan Dudung diharapkan dapat meredakan spekulasi yang beredar dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika internal TNI.