RUU KUHAP: Perisai Advokat, Kunci Penegakan Keadilan di Indonesia

RUU KUHAP diharapkan melindungi advokat dengan imunitas dan sanksi tegas atas kekerasan, demi penegakan keadilan yang adil dan transparan di Indonesia.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas DPR diharapkan melindungi advokat di Indonesia. Advokat, sebagai penjaga keadilan, seringkali menghadapi ancaman dan kekerasan saat menjalankan tugas. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dalam RUU KUHAP sangat penting untuk menjamin penegakan keadilan yang adil dan transparan. Hal ini penting karena tanpa perlindungan yang memadai, advokat akan kesulitan menjalankan tugasnya dan keadilan dapat terganggu. Perlindungan ini berupa imunitas, sanksi tegas atas kekerasan, dan pengakuan peran advokat dalam restorative justice.

RUU KUHAP ini menjadi sorotan karena kebutuhan mendesak untuk melindungi profesi advokat yang seringkali menjadi korban pelecehan, ancaman, bahkan kekerasan. Perlindungan ini bukan hanya untuk advokat itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, advokat akan ragu menjalankan tugasnya, sehingga keadilan bagi masyarakat bisa terancam.

Perlindungan advokat dalam RUU KUHAP juga penting untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, dan advokat sebagai perwakilan mereka harus dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Oleh karena itu, RUU KUHAP harus memastikan bahwa advokat memiliki imunitas yang memadai dan perlindungan hukum yang tegas.

Peran Krusial Advokat dalam Sistem Peradilan

Advokat, lebih dari sekadar pelaksana hukum, merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka bertindak sebagai penjaga keadilan, memastikan hak-hak klien mereka dihormati dan hukum diterapkan secara adil dan transparan. Penguatan legitimasi profesi advokat dalam RUU KUHAP sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, tanpa rasa takut atau tekanan.

RUU KUHAP diharapkan memberikan jaminan perlindungan, kebebasan, dan hak yang setara bagi penasihat hukum. Dengan demikian, mereka dapat berfungsi optimal, seperti halnya aparat penegak hukum lainnya. Profesi advokat bukan hanya sebatas urusan perkara di pengadilan, melainkan juga penjaga integritas dalam sistem peradilan itu sendiri. Mereka berperan sebagai penghubung antara sistem hukum dan individu, memastikan hukum diterapkan secara adil.

Oleh karena itu, RUU KUHAP yang baru harus memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi profesi advokat. Keberadaan advokat yang terlindungi saat menjalankan tugasnya menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan dalam proses peradilan. Tanpa perlindungan yang jelas, keadilan dapat dengan mudah terganggu.

Advokat juga berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui mekanisme restorative justice. Mereka berperan sebagai mediator dan fasilitator, membantu menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berbasis rekonsiliasi. RUU KUHAP perlu mengatur secara rinci peran advokat dalam mediasi dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme restorative justice.

Imunitas Advokat dan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Salah satu hak fundamental advokat adalah imunitas. Imunitas ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan tugas pembelaan tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana atau perdata yang mungkin muncul sebagai akibat dari pekerjaan mereka. RUU KUHAP perlu memastikan bahwa hak imunitas ini terjamin, memungkinkan advokat menjalankan profesinya secara independen dan aman.

Hak imunitas bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan perlindungan dari tuntutan yang tidak sah terkait dengan pendapat, pembelaan, atau tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitas profesional. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan semua orang memiliki hak yang sama di depan pengadilan. Tanpa imunitas, advokat akan kesulitan menjalankan peran penting mereka, terutama jika berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa.

RUU KUHAP juga perlu mengatur mekanisme kode etik advokat secara jelas. Advokat harus tunduk pada kode etik, namun hukuman hanya dapat diberikan berdasarkan mekanisme kode etik yang diatur oleh Dewan Kehormatan Advokat Nasional, bukan melalui mekanisme hukum pidana. Penegakan kode etik harus dilakukan secara transparan dan independen.

Perlindungan Terhadap Pelecehan dan Kekerasan

Advokat seringkali menjadi korban pelecehan, ancaman, bahkan kekerasan. Kejadian ini merusak integritas sistem peradilan. RUU KUHAP harus mencantumkan sanksi pidana tegas terhadap segala bentuk pelecehan, ancaman, atau kekerasan terhadap advokat. Perlindungan ini penting agar mereka dapat bekerja dengan aman.

Hukum harus mengatur bahwa segala bentuk pelecehan terhadap advokat dianggap sebagai tindak pidana berat. Perlindungan ini bukan hanya untuk keselamatan advokat, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan perlindungan yang memadai, advokat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan berkontribusi pada penegakan keadilan.

Penguatan kedudukan advokat dalam RUU KUHAP sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan. Advokat sebagai penegak keadilan harus memiliki imunitas yang sah, perlindungan yang memadai, dan hak untuk membela kepentingan kliennya tanpa tekanan eksternal. RUU KUHAP harus memberikan ruang bagi advokat untuk berperan maksimal dalam proses peradilan.

Sudah saatnya Indonesia memberikan penghormatan yang layak kepada profesi mulia ini. RUU KUHAP harus menjadi perisai bagi advokat, memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan berkontribusi pada terciptanya keadilan bagi semua.

*) Rioberto Sidauruk adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI)