Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Baleg DPR Setujui RUU Perkoperasian Jadi Usul Inisiatif: Perubahan Signifikan Atur Koperasi Syariah hingga Sanksi Pidana
Baleg DPR Setujui RUU Perkoperasian Jadi Usul Inisiatif: Perubahan Signifikan Atur Koperasi Syariah hingga Sanksi Pidana

Baleg DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Perkoperasian sebagai usul inisiatif, mencakup revisi definisi, asas, tujuan, dan tata kelola koperasi, termasuk koperasi syariah serta sanksi bagi pelanggaran.

RUU Perkoperasian: Desakan Pengesahan dan Kekhawatiran Sanksi Pidana yang Terlalu Ketat
RUU Perkoperasian: Desakan Pengesahan dan Kekhawatiran Sanksi Pidana yang Terlalu Ketat

Forkopi mendesak Baleg dan Komisi VI DPR untuk segera mengesahkan RUU Perkoperasian, namun kekhawatiran muncul terkait sanksi pidana yang dinilai terlalu ketat dan berpotensi menghambat perkembangan koperasi.

Forkopi Usul Hapus Pidana Koperasi dalam Revisi RUU Perkoperasian
Forkopi Usul Hapus Pidana Koperasi dalam Revisi RUU Perkoperasian

Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) mengusulkan revisi RUU Perkoperasian, termasuk menghapus sanksi pidana dan memperluas usaha simpan pinjam koperasi, demi mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

RUU Perkoperasian: Penguatan Koperasi di Era Digital dan Ekonomi Syariah
RUU Perkoperasian: Penguatan Koperasi di Era Digital dan Ekonomi Syariah

Akademisi dan pelaku koperasi mendorong revisi RUU Perkoperasian agar koperasi lebih kuat di era digital dan ekonomi syariah, serta melindungi anggota dan mendorong inovasi.