Sinergi KemenPPPA dan KemenHAM Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) sepakat bersinergi untuk melindungi perempuan dan anak, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam penanganan isu-isu tersebut.
KemenPPPA dan KemenHAM Jalin Kerja Sama Perlindungan Perempuan dan Anak
Selasa lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan membangun sinergi dan kerja sama dalam menangani isu-isu krusial perlindungan perempuan dan anak.
Menteri Arifah menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian. Menurutnya, penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara isolasi oleh KemenPPPA saja. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden saat retreat di Magelang yang menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga.
Lebih lanjut, Menteri Arifah menyatakan bahwa sinergi dengan KemenHAM merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi kaum perempuan dan anak.
Sementara itu, Menteri Natalius Pigai menyampaikan komitmen KemenHAM untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta. Koordinasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan regulasi hingga pengawasan implementasinya.
Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak. KemenHAM memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi yang mendukung hal tersebut.
Kolaborasi antara KemenPPPA dan KemenHAM ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian kedua kementerian, diharapkan penanganan isu-isu terkait dapat lebih efektif dan terintegrasi.
Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka.
