Sorotan Politik Kemarin: 4 Hari Kerja di Gorontalo, Peran Perempuan, hingga Cek Kesehatan Kepala Daerah
Dari kebijakan empat hari kerja di Gorontalo hingga pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih, berikut rangkuman berita politik penting kemarin.
Berbagai peristiwa politik menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penerapan kebijakan empat hari kerja di Gorontalo hingga pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kementerian Dalam Negeri. Berikut rangkuman berita-berita penting tersebut.
Kebijakan Empat Hari Kerja di Gorontalo
Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie, langsung menerapkan kebijakan empat hari kerja. Langkah ini sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Gubernur Gusnar menyatakan, "Kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian jam kerja ASN akan langsung diterapkan." Penerapan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Gorontalo untuk selaras dengan arahan Presiden.
Keputusan ini diambil seiring dengan pelantikan mereka pada 20 Februari 2025. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan daerah.
Peran Perempuan dalam Demokrasi Berkualitas
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik. Beliau menyatakan bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan untuk demokrasi yang sehat dan inklusif. "Keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekedar hak, tetapi juga kebutuhan bagi demokrasi yang sehat dan inklusif. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen, kebijakan yang dihasilkan akan semakin berimbang dan mencerminkan kepentingan seluruh rakyat,” ujar Eddy dalam keterangannya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Nasyiatul Aisyiyah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
Megawati Bahas Palestina dan BRIN dengan Pangeran Khaled
Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, di Abu Dhabi. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu, termasuk Palestina dan potensi kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam pertemuan tersebut, Megawati memperkenalkan BRIN dan potensi kerja samanya dengan lembaga riset di UEA.
Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, menjelaskan bahwa "Ibu Megawati Soekarnoputeri juga mengenalkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)... Ada 12 bidang kajian di BRIN, dan lembaga riset ini mempunyai 8.000 peneliti. Kami mempunyai visi, misi, dan program agar BRIN melahirkan penelitian inovatif bagi kemajuan Indonesia." Pertemuan ini menandakan upaya peningkatan kerja sama Indonesia dan UEA di bidang riset dan inovasi.
Latihan Multilateral di Bali Perkokoh Kepercayaan Antarnegara
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di Bali sebagai momentum untuk memperkokoh kepercayaan antarnegara di kawasan Asia-Pasifik. AHY menekankan pentingnya kegiatan ini dalam membangun kepercayaan dan kerja sama antar negara, khususnya di wilayah Indo-Pasifik.
Dengan tema "Maritime Partnership For Peace and Stability", latihan ini dianggap sangat relevan dengan perkembangan maritim saat ini. Kehadiran 37 negara dalam latihan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Cek Kesehatan Kepala Daerah Terpilih
Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, meliputi tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menjelang pelantikan serentak pada 20 Februari 2025.
Sebanyak 239 kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Meskipun pemeriksaan di Kemendagri bersifat dasar, kepala daerah tetap diharuskan menyertakan hasil medical check up lengkap dari daerah masing-masing.
