Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Impor LNG dari AS: Indonesia Masih Negosiasi Awal, Ketahanan Energi Nasional Jadi Prioritas
Impor LNG dari AS: Indonesia Masih Negosiasi Awal, Ketahanan Energi Nasional Jadi Prioritas

Menteri Airlangga Hartarto menyatakan rencana impor LNG dari Amerika Serikat masih dalam tahap negosiasi awal, dengan fokus pada ketahanan energi nasional dan keseimbangan manfaat bagi Indonesia.

Impor Energi dari AS: Indonesia Tunggu Hasil Negosiasi Tambahan LPG, Minyak Mentah, dan BBM
Impor Energi dari AS: Indonesia Tunggu Hasil Negosiasi Tambahan LPG, Minyak Mentah, dan BBM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan impor tambahan LPG, minyak mentah, dan BBM dari Amerika Serikat masih menunggu hasil negosiasi, dengan rencana peningkatan porsi impor LPG hingga 80 persen.

Pemerintah Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Domestik, Antisipasi Defisit 2025-2035
Pemerintah Alihkan Jatah Ekspor Gas untuk Domestik, Antisipasi Defisit 2025-2035

Mengahadapi defisit gas bumi yang diprediksi terjadi pada 2025-2035, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia alihkan jatah ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bahlil Usul Proyek Kilang Minyak dan Penyimpanan BBM ke Presiden Prabowo
Bahlil Usul Proyek Kilang Minyak dan Penyimpanan BBM ke Presiden Prabowo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan pembangunan proyek kilang minyak dan peningkatan kapasitas penyimpanan BBM kepada Presiden Prabowo untuk mencapai ketahanan energi nasional.

Bahlil Ajak Investor Bangun Pabrik LPG, Tekan Impor Migas
Bahlil Ajak Investor Bangun Pabrik LPG, Tekan Impor Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak investor membangun pabrik LPG di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor migas yang telah merugikan negara hingga Rp500 triliun lebih per tahun.

Bahlil Prioritaskan Gas Domestik: Penuhi Kebutuhan Energi dan Hilirisasi
Bahlil Prioritaskan Gas Domestik: Penuhi Kebutuhan Energi dan Hilirisasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memprioritaskan penggunaan gas bumi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan energi dan hilirisasi industri, meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan reaksi dari negara lain.