Subsidi Perumahan Capai 93.484 Unit di Awal Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Prabowo Subianto telah menyalurkan subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit sejak dilantik Oktober 2024, terdiri dari berbagai skema pembiayaan dan penyalur.
![Subsidi Perumahan Capai 93.484 Unit di Awal Pemerintahan Prabowo](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/06/230116.600-subsidi-perumahan-capai-93484-unit-di-awal-pemerintahan-prabowo-1.jpg)
Jakarta, 6 Februari 2025 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan realisasi penyaluran subsidi perumahan telah mencapai angka yang signifikan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, sebanyak 93.484 unit rumah telah menerima subsidi pemerintah. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rincian Subsidi Perumahan
Rincian penyaluran subsidi tersebut cukup beragam. Tercatat 37.955 unit rumah disalurkan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, terdapat 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses akad kredit untuk 32.130 unit rumah lainnya masih dalam tahap persetujuan. Lebih lanjut, 11.783 unit rumah telah selesai dibangun namun belum dilakukan akad kredit, sementara 10.232 unit rumah masih dalam proses pembangunan.
Distribusi penyaluran subsidi juga melibatkan beberapa bank. Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi penyalur utama dengan jumlah terbanyak, yaitu 23.306 unit. Disusul oleh BTN Syariah dengan 5.100 unit, BNI dengan 2.172 unit, BRI dengan 1.935 unit, dan bank-bank lainnya yang menyalurkan sebanyak 10.088 unit.
Kerja Sama Antar Lembaga dan Sasaran Tepat
Untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan efisien, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bantuan perumahan benar-benar sampai kepada MBR. "Saya juga minta Bappenas dan BPS sebagai lembaga yang punya jaringan dan ditugaskan oleh presiden untuk menyiapkan data, sehingga kriteria MBR itu apa, kemudian juga siapa yang berhak mendapatkan itu," ujar Maruarar Sirait.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menyaring data dan memastikan kriteria MBR terpenuhi, sehingga program subsidi perumahan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Capaian Tahun Lalu dan Target ke Depan
Maruarar Sirait juga menyampaikan capaian program perumahan pada tahun 2024. Program yang kala itu dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil merealisasikan pembangunan 138.566 unit rumah. Angka ini mencapai 99,34 persen dari target 139.489 unit. Untuk pembiayaan perumahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target 207.521 unit, realisasi keuangan mencapai Rp30,97 triliun (99,55 persen) dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit (99,31 persen).
Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimis dapat terus meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program subsidi perumahan diharapkan dapat terus berjalan efektif dan efisien, memastikan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.