Tapin Andalkan Penyuluh Swadaya untuk Dampingi Petani
Dinas Pertanian Tapin, Kalimantan Selatan, memanfaatkan penyuluh pertanian swadaya untuk mengatasi kekurangan penyuluh lapangan dan memastikan pendampingan optimal bagi petani.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 2 Mei 2025, mengandalkan penyuluh pertanian swadaya (PPS) untuk membantu petani karena terbatasnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL). Hal ini dilakukan karena beban kerja PPL yang berat, menangani hingga tiga desa sekaligus. Langkah ini diambil untuk memastikan pendampingan optimal bagi para petani di seluruh wilayah Kabupaten Tapin.
Kabupaten Tapin memiliki 12 kecamatan, masing-masing dengan satu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Namun, jumlah penyuluh pertanian aktif yang hanya 88 orang (76 PNS dan 12 tenaga honorer) dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan pendampingan petani. Oleh karena itu, Distan Tapin berupaya mengoptimalkan peran PPS untuk menutupi kekurangan tersebut.
Meskipun pengelolaan penyuluh belum sepenuhnya diserahkan ke Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, Distan Tapin telah melakukan pendataan untuk mendukung kebijakan tersebut. Kerja sama dengan pemerintah pusat juga telah terjalin, ditandai dengan penempatan 183 PPS di Kabupaten Tapin, jumlah yang melampaui jumlah desa di wilayah tersebut.
Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian Swadaya di Tapin
Kepala Bidang Penyuluhan Distan Tapin, Anisah, menjelaskan bahwa beban kerja penyuluh PNS cukup berat. "Beban kerja penyuluh cukup berat, satu orang bisa menangani dua sampai tiga desa, sehingga mereka lebih sering di lapangan dibandingkan di kantor," ujarnya. Kondisi ini mengharuskan Distan Tapin mencari solusi untuk memastikan semua petani tetap mendapatkan pendampingan yang memadai.
Dengan keterbatasan jumlah PPL, peran PPS menjadi sangat krusial. PPS ini difasilitasi oleh Distan Tapin untuk membuat demplot (demonstration plot) di lahan masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam.
"Penyuluh swadaya kami fasilitasi untuk membuat demplot (demonstration plot) di lahan masing-masing," ucap Anisah. Melalui demplot ini, petani dapat secara langsung melihat dan mempelajari teknik pertanian yang efektif dan efisien.
Keberadaan 183 PPS diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tapin dan memberikan pendampingan yang komprehensif kepada para petani. Dengan demikian, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Tapin dapat meningkat.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Strategi Ke Depan
Kerja sama dengan pemerintah pusat dalam penempatan PPS merupakan langkah strategis Distan Tapin dalam mengatasi kekurangan tenaga penyuluh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah.
Meskipun pengelolaan penyuluh belum sepenuhnya diserahkan ke Kementan, Distan Tapin telah melakukan langkah-langkah proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan tersebut. Pendataan penyuluh telah dilakukan untuk mempermudah proses transisi.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan peran aktif PPS, diharapkan program penyuluhan pertanian di Kabupaten Tapin dapat berjalan optimal. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Distan Tapin terus berupaya meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian melalui berbagai program dan pelatihan bagi para penyuluh, baik PNS maupun PPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan informasi dan pendampingan yang tepat dan berkualitas.
Ke depan, Distan Tapin akan terus mengevaluasi dan meningkatkan program penyuluhan pertanian agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Tapin.
Dengan mengoptimalkan peran penyuluh swadaya, Distan Tapin berharap dapat mengatasi kendala keterbatasan jumlah penyuluh dan memastikan pendampingan optimal bagi petani di seluruh wilayah Kabupaten Tapin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
