Tergantung Dana Pusat, Pembangunan Bangka Tengah Terhambat

Pembangunan di Bangka Tengah terkendala pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, berdampak pada berbagai program daerah dan pemenuhan kewajiban belanja pegawai.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengungkapkan ketergantungan daerahnya pada dana transfer pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemangkasan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), menjadi kendala utama pembangunan di Bangka Tengah.

Pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap berbagai program pembangunan di Bangka Tengah. Algafry menjelaskan bahwa pemotongan Dana Transfer tahun 2025 sekitar Rp38 miliar membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain pemangkasan dana transfer, Kabupaten Bangka Tengah juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Untuk belanja pegawai 30 persen ini sulit dipenuhi, TPP dipangkas habis pun belum memenuhi ketentuan," ungkap Algafry. Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran dana transfer dari pemerintah pusat bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Bangka Tengah.

Dana Transfer Terbatas: Hambatan Pembangunan Bangka Tengah

Bupati Algafry menekankan bahwa ketergantungan Bangka Tengah pada dana transfer pusat sangat tinggi. Tidak hanya DAK dan DAU yang dipangkas, tetapi juga hilangnya Dana Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2025 dan penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit pada tahun 2024 semakin memperburuk kondisi keuangan daerah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan di Bangka Tengah. Proyek-proyek infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya terancam terhambat karena keterbatasan dana. Pemerintah daerah membutuhkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar pembangunan di Bangka Tengah tetap berjalan sesuai rencana.

Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus memprioritaskan program-program yang paling mendesak dan strategis. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan efisiensi anggaran yang optimal. Diperlukan juga inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.

Bupati Algafry berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi dan dukungan untuk membantu Bangka Tengah mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi. Ia menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program pemerintah pusat, namun juga meminta perhatian khusus atas kondisi keuangan daerah yang kurang menguntungkan.

Mencari Solusi Jangka Panjang

Permasalahan keuangan yang dihadapi Bangka Tengah menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat membuat daerah rentan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan pengembangan sektor ekonomi lokal.

Pemerintah daerah perlu mengkaji potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini dapat berupa pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, atau sektor lainnya yang sesuai dengan potensi daerah. Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan program pembangunan.

Selain itu, perlu juga dilakukan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan teknologi dan sistem informasi manajemen keuangan yang modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi.

Dalam jangka panjang, Bangka Tengah perlu membangun kemandirian ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini membutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi, serta kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Permasalahan yang dihadapi Bangka Tengah juga menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Diperlukan kebijakan pemerintah pusat yang lebih responsif dan solutif untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Harapan dan Dukungan

Bupati Algafry berharap pemerintah pusat dapat memberikan arahan dan dukungan konkret untuk membantu Bangka Tengah mengatasi permasalahan keuangannya. Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar pembangunan daerah tidak terus terhambat. Dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk membantu daerah dalam meningkatkan PAD dan membangun kemandirian ekonomi.

"Kita mendukung semua program yang direncanakan pemerintah pusat, namun juga butuh solusi terhadap kondisi keuangan yang sedang kami alami saat ini," ujar Algafry. Pernyataan ini mewakili harapan banyak daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam menjalankan program pembangunan.