Terungkap! Alasan Bantuan Beras Presiden Disalurkan Sekaligus, Bupati Tulungagung Ingatkan Warga Tak Jual

Bupati Tulungagung mengingatkan penerima bantuan beras presiden agar tidak menjualnya. Terungkap alasan penyaluran sekaligus untuk menjaga stabilitas harga gabah.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, secara tegas mengingatkan warganya yang menjadi penerima bantuan pangan untuk tidak menjual beras bantuan presiden. Imbauan ini disampaikan setelah peninjauan langsung penyaluran bantuan di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, pada Selasa, 29 Juli.

Langkah ini diambil guna memastikan bantuan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dimanfaatkan secara optimal untuk konsumsi rumah tangga. Gatut Sunu Wibowo menekankan bahwa penyalahgunaan, termasuk praktik jual beli bantuan, akan dievaluasi dan diproses sesuai aturan berlaku.

Program bantuan pangan ini merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 80.875 keluarga penerima manfaat (KPM) di Tulungagung akan menerima masing-masing 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli secara sekaligus.

Pentingnya Pemanfaatan Bantuan Beras Presiden

Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan pentingnya pemanfaatan bantuan beras presiden sesuai peruntukannya. Beliau meminta seluruh penerima untuk menggunakan beras tersebut demi kebutuhan konsumsi keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Penjualan bantuan ini dapat mengurangi efektivitas program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat.

Pemerintah daerah tidak akan segan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para penerima bantuan. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan, seperti praktik jual beli beras bantuan, tindakan tegas akan diambil. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan perangkat desa untuk memastikan proses penyaluran berjalan tepat sasaran. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak timbul keluhan dari masyarakat yang berhak. Segala bentuk pelanggaran atau masalah dalam penyaluran akan diproses sesuai hukum yang berlaku, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Strategi Penyaluran dan Kualitas Bantuan Pangan

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tulungagung, Yonas Hariyadi Kurniawan, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan adalah beras CBP dengan kualitas medium. Kualitas ini dipastikan sesuai standar dan telah melalui proses pengiriman yang ketat dari gudang Bulog hingga ke desa-desa penerima. Hal ini menjamin bahwa masyarakat menerima beras yang layak konsumsi.

Yonas juga mengungkapkan alasan di balik penyaluran bantuan untuk periode Juni dan Juli yang dilakukan secara bersamaan. Strategi ini dirancang untuk menghindari potensi jatuhnya harga gabah di pasaran saat musim panen raya. Jika bantuan disalurkan saat panen, dikhawatirkan harga gabah petani akan anjlok, merugikan produsen lokal.

Proses distribusi bantuan pangan ini telah dimulai secara bertahap sejak 22 Juli dan direncanakan selesai pada 28 Juli. Penyaluran simbolis diawali oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama Forkopimda dan Bulog Tulungagung pada 26 Juli di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru. Hingga hari keempat, sekitar 25 persen penerima telah berhasil mendapatkan bantuan mereka.

Perubahan Data Penerima dan Dampak Program

Program bantuan pangan beras ini menyasar total 80.875 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Setiap KPM menerima alokasi 20 kg beras, yang merupakan gabungan untuk periode Juni dan Juli 2025. Jumlah ini merefleksikan upaya pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan pangan.

Menariknya, angka penerima bantuan pada tahun ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024, yang mencapai 90.427 KPM. Penurunan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya perubahan basis data penerima. Kini, pemerintah menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) sebagai acuan, menggantikan data ekstrem kemiskinan yang digunakan sebelumnya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Dengan data yang lebih terintegrasi dan komprehensif, diharapkan bantuan beras presiden dapat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan secara lebih efektif. Program ini secara keseluruhan berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.