THR Pekerja Segera Terbit Pekan Depan, Skema untuk Ojol Masih Digodok
Kemnaker memastikan aturan THR pekerja akan terbit pekan depan, namun skema untuk pengemudi ojol masih dalam pembahasan untuk memastikan keadilan dan formulasi yang tepat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan surat edaran (SE) terkait tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja akan terbit pekan depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/2).
"Iya, pasti SE (surat edaran) THR sebelum lebaran dong, Insyaallah minggu depan (terbit)," ujar Indah. SE tersebut akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam memberikan THR kepada pekerja swasta dan pengemudi transportasi online.
Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan SE THR. Untuk pekerja swasta dan pengemudi ojek online ('ojol') akan dibuat secara terpisah. Hal ini dikarenakan skema pembagian THR untuk pengemudi ojol masih dalam tahap pembahasan intensif di Kemnaker.
Pembahasan Skema THR untuk Pengemudi Ojol
Kemnaker tengah berupaya merumuskan formula yang adil dalam pembagian THR bagi pengemudi ojol, mempertimbangkan perbedaan aktivitas antara pengemudi aktif dan tidak aktif. Indah menjelaskan, "Formulanya masih kita godok. Karena kan ojol (ojek online), kurol (kurir online), taksol (taksi online) ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi kan enggak fair kalau semua disamakan. Ini kita mesti godok formulanya yang kira-kira pas."
Selain formula, Kemnaker juga masih mempertimbangkan istilah yang tepat untuk tunjangan ini. Terdapat perbedaan pandangan antara pekerja dan aplikator, dengan aplikator cenderung menggunakan istilah Bantuan Hari Raya (BHR), sementara pekerja lebih menginginkan istilah THR. Pemerintah juga mempertimbangkan kriteria pengemudi yang berhak menerima THR, membedakan antara mereka yang menjadikan pekerjaan ini sebagai penghasilan utama dan sampingan.
Indah menambahkan, "Pemerintah menyambut Hari Raya Keagamaan tahun ini komit untuk memberikan sesuatu bagi para platform digital workers, sebagai journey kita untuk mewujudkan kebijakan pelindungan bagi para platform digital workers."
Pernyataan Pihak inDrive
Terpisah, perwakilan inDrive menyatakan masih berdiskusi dengan pemerintah terkait skema THR yang tepat, adil, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan. Wahyu Ramadhan, Manajer Komunikasi inDrive Indonesia, menjelaskan bahwa tahun lalu inDrive memberikan insentif khusus Ramadhan, bukan THR, dengan nominal disesuaikan dengan kinerja masing-masing pengemudi.
Wahyu menambahkan, "Kemarin kami sempat melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang terkait dengan isu regulasi ketenagakerjaan antara perusahaan aplikasi ride-hailing dan juga teman-teman driver. Nah ini memang yang menjadi alasan kenapa kami masih mempertimbangkan untuk membuat program yang tepat."
Kesimpulannya, pemerintah melalui Kemnaker berkomitmen untuk memastikan semua pekerja, termasuk pengemudi online, mendapatkan haknya berupa THR. Namun, proses perumusan skema yang adil dan tepat, khususnya untuk pengemudi ojol, masih terus dilakukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.